SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah akan menaikkan anggaran untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp450 triliun di tahun 2023. Angka itu meningkat dibanding alokasi pemerintah dalam dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggarkan Rp370 triliun.
“KUR tahun depan kita naikan dari Rp 370 triliun menjadi Rp 450 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2022 di Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Sebagai informasi, program KUR merupakan salah satu dukungan pemerintah kepada UMKM di tengah pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap kebijakan KUR bagi debitur yang selama pandemi Covid-19 telah di relaksasi. Ini dilakukan mengingat perekonomian domestik yang kian membaik.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk kredit KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta, bunganya hanya 3%. Sedangkan untuk KUR dengan pinjaman Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, suku bunganya 6%.
“Suku bunga untuk super mikro yang di bawah Rp 10 juta itu 3%, (dan pinjaman) Rp 10 juta - Rp 500 juta akan dapat bunga 6%,” terangnya.
Meski begitu, mulai tahun depan pemerintah akan mulai mengurangi subsidi bunga KUR. Caranya dengan meningkatkan suku bunga acuan untuk pinjaman kedua dan ketiga.
Pada pinjaman pertama bunga yang ditetapkan sebesar 6 persen. Jika debitur kembali mengajukan pinjaman, maka suku bunganya naik menjadi 7 persen.
Jika debitur tersebut masih membutuhkan pinjaman, maka suku bunganya naik lagi menjadi 8 persen. Kendati demikian, ia menegaskan walaupun bunganya naik, pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR.
"Itu semua masih disubsidi pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, pemerintah juga sudah memutuskan untuk menyiapkan kredit untuk pertanian, lantaran pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja selama pandemi Covid-19.
Besaran kredit yang disiapkan mencapai Rp2 miliar, sementara down payment atau DP dikenakan 10 persen dengan bunga 6 persen.
“Jadi ini adalah keberpihakkan-keberpihakkan yang dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
