SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merespon soal rencana pemerintah impor beras 200 ribu ton guna memenuhi stok di tengah menipisnya cadangan di gudang Bulog.
Peneliti CIPS Hasran mengatakan terancamnya ketahanan pangan nasional karena belum tercukupinya stok beras menunjukkan betapa kebijakan tata niaga beras yang lebih longgar sebenarnya akan dapat menghindari kondisi seperti ini.
“Impor beras yang terencana dan didasarkan atas perkiraan produksi dan harga di dalam negeri, dan bukan impor yang sifatnya reaktif, akan dapat mencegah terjadinya ancaman kekurangan stok beras nasional Perum Bulog seperti yang terjadi sekarang ini,” kata Hasran, Jumat (9/12/2022).
Sebelumnya, Pemerintah sepakat melakukan impor beras sebanyak 200 ribu ton setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar dua kali rapat terbatas. Total beras yang tersedia di Perum Bulog jauh dari batas stok minimal 1,2 juta ton. Per 6 Desember 2022 beras di gudang Bulog tersisa 494.202 ton. Total beras tersebut meliputi stok CBP 295.337 ton atau sebesar 59,76 persen dan stok komersil sebanyak 198.965 ton atau 40,24 persen.
Dengan demikian, dibutuhkan setidaknya 700 ribu ton untuk mencapai batas minimal stok CBP yang harus dipasok dari dalam negeri sebesar 500 ribu ton dan 200 ribu ton dari luar negeri. Kementerian Perdagangan akhirnya memberikan karpet merah kepada Bulog untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton.
Ia pun menilai solusi impor dari pemerintah selama ini hanya bersifat reaktif. Padahal semestinya, pengadaan beras terencana dari jauh-jauh hari. Mengingat, CBP yang tersedia tidak mencukupi hingga waktu panen mendatang yang baru akan mulai Februari.
"Seharusnya impor beras dilakukan di semester satu dan bila dilakukan sekarang, menyerap 1,2 juta ton beras akan sulit karena tingginya harga gabah di pasar," tuturnya.
Bulog mengalami kesulitan dalam menyerap beras dalam negeri mengingat harga gabah yang sudah lebih tinggi dari harga beli Bulog yang sekitar Rp 4.200 per kilogram.
Hasran mengatakan proses produksi beras Indonesia sendiri belum efisien dan ini menjadikan harganya lebih tinggi. Sementara kualitasnya pun belum seragam.
"Melihat urgensi perlunya kepastian Perum Bulog memiliki stok yang mencukupi, seharusnya pemerintah mempertimbangkan opsi impor beras selain penyerapan dari dalam negeri,” ujar Hasran.
Dalam jangka yang lebih panjang, CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas pangan dan peningkatan kapasitas petani agar terus dilakukan, termasuk dengan adopsi teknologi pertanian, modernisasi dan menarik investasi di bidang pangan dan pertanian.
Proses produksi yang efisien merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing beras dalam negeri. jk
Editor : Redaksi
