Sri Mulyani: Ekonomi RI Berisiko Turun ke 4,7 Persen pada 2023

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Kemenkeu.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi ke 4,7 persen pada 2023 mendatang. Menurutnya, penurunan ini menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mengelola belanja.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati mengenai penerimaan pajak tahun ini. Dalam foto itu, Sri Mulyani tampak memotong tumpeng karena penerimaan pajak telah melampaui target 2022, yakni mencapai Rp1.634 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.718 triliun pada tahun depan. Jumlah tersebut meningkat hingga 15,69 persen dari outlook penerimaan 2022 senilai Rp1.485 triliun, sehingga diperlukan kinerja maksimal dalam mencapai target tahun depan.

"Tahun depan, target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.718 triliun, target yang dihitung dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan koreksi harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan perekonomian di angka 4,7%. Ini sebuah tantangan bagi @ditjenpajakri," tulis Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagramnya @smindrawati, Senin (26/12/2022).

Meskipun kinerja penerimaan pajak terbilang baik tahun ini, Sri Mulyani tetap mewaspadai adanya risiko perlambatan ekonomi 2023 yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bahkan, menurutnya, negara turut mewanti-wanti perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di level 5,3%. Angka itu ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah tidak mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 karena telah resminya UU 28/2022. Namun, jika terdapat perkembangan yang signifikan pada tahun depan, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan asumsi APBN, seperti yang terjadi pada tahun ini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022.

Sebelumnya, sejumlah lembaga Internasional memang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 4,7%. Salah satunya berasal dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang awalnya memperkirakan ekonomi Indonesia 2023 tumbuh 5,3%, kemudian merevisinya menjadi 4,7%.

Selain OECD, lembaga-lembaga lainnya pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Bank Dunia merevisi proyeksinya dari 5,1% menjadi 4,8%, Asian Development Bank (ADB) dari 5,4% menjadi 5%, dan International Monetary Fund (IMF) yang menurunkan proyeksi dari 5,3% ke 5%. jk

Berita Terbaru

Kejari Lamongan Sebut Laporan Dicabut, Unisla Klaim Sudah Kembalikan dana Penyelewengan KIP Kuliah

Kejari Lamongan Sebut Laporan Dicabut, Unisla Klaim Sudah Kembalikan dana Penyelewengan KIP Kuliah

Kamis, 09 Jul 2026 17:33 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 17:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pelaporan dugaan korupsi dana bantuan beasiswa miskin Bidikmisi, dan KIP Kuliah mahasiswa Universitas Islam Lamongan (Unisla)…

Dukung Pembangunan Inklusif, PLN UIT JBM Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat dan Batik Eco Print di Probolinggo

Dukung Pembangunan Inklusif, PLN UIT JBM Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat dan Batik Eco Print di Probolinggo

Kamis, 09 Jul 2026 16:09 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 16:09 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…

Sidang Tipikor: Saksi Sebut Fee Proyek untuk Kebutuhan Maidi hingga Perbaikan Rumah Anak

Sidang Tipikor: Saksi Sebut Fee Proyek untuk Kebutuhan Maidi hingga Perbaikan Rumah Anak

Kamis, 09 Jul 2026 16:07 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 16:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya– ‎Praktik pungutan komitmen fee proyek di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun dengan besaran 4 hingga 10 persen terungkap dalam sidang …

Pemkab Lumajang Petakan Daerah Rawan Kebakaran Masuki Musim Kemarau

Pemkab Lumajang Petakan Daerah Rawan Kebakaran Masuki Musim Kemarau

Kamis, 09 Jul 2026 15:34 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang saat ini tengah mengupayakan terkait pemetaan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan…

Evaluasi Kasus Pungli, Wali Kota Eri Cahyadi Rotasi 32 ASN Pemkot Surabaya

Evaluasi Kasus Pungli, Wali Kota Eri Cahyadi Rotasi 32 ASN Pemkot Surabaya

Kamis, 09 Jul 2026 15:02 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 15:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai bentuk penyegaran organisasi dan optimalisasi pelayanan publik, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali melakukan mutasi…

Antisipasi Kekeringan di Musim Kemarau, BPBD Jember Siapkan Strategi Berlapis

Antisipasi Kekeringan di Musim Kemarau, BPBD Jember Siapkan Strategi Berlapis

Kamis, 09 Jul 2026 14:49 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi potensi kekeringan selama musim kemarau di Kabupaten Jember, saat ini Badan Penanggulangan…