SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menuturkan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah berjalan selama sembilan bulan tak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi.
"Dari awal kami hitung memang komponen pembentuk inflasi itu sebesar 40 persen bukan merupakan barang kena pajak," kata Yon dalam Podcast Cermati Episode 6 bertajuk "Kilas Balik 2022" di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Baca Juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
Sebelum tarif PPN resmi dinaikkan, Kementerian Keuangan telah menghitung dampaknya terhadap inflasi terlebih dahulu, dimana berdasarkan kalkulasi yang ada, dampaknya hanya sekitar 0,4 persen sehingga cukup dapat dikelola.
Selain itu, untuk barang-barang yang terkait pendidikan dan kesehatan akan tetap diberikan fasilitas agar tidak terkena kenaikan tarif PPN sehingga dampak terhadap inflasi dapat terkendali.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Sistem Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa
Yon menerangkan, kenaikan tarif PPN bukan semata-mata untuk menaikkan penerimaan, namun untuk mencapai konsolidasi fiskal yang lebih tepat agar penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mendarat dengan baik mencapai 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di samping itu, alasan lain dari penerapan kenaikan PPN adalah tarif PPN Indonesia yang termasuk rendah di antara negara-negara lain yang berada dalam kisaran 15 persen. Sejauh ini, kata dia, kenaikan tarif PPN sejauh ini sudah berkontribusi kepada negara sekitar Rp 56 triliun.
Baca Juga: PIP Kemenkeu Telah Salurkan Pembiayaan Rp30,9 T ke Pelaku Ultra Mikro
"Ini sesuai dengan perkiraan kami dimana akan terdapat tambahan sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun dalam sebulan, sehingga dalam satu tahun kurang lebih Rp 60 triliun," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
