SURABAYAPAGI, Surabaya - Kondisi Keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur hingga saat ini masih belum menunjukkan performa menjanjikan. Sebaliknya, sejumlah persoalan keuangan baik itu operasional hingga permodalan membuat BUMD kurang maksimal mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut terungkap saat Komisi C DPRD Jatim mengundang rapat evaluasi seluruh BUMD Non Perbankan bersama Biro Perekonomian Provinsi Jatim, Kamis (11/5/2023). Sejumlah kendala dan kesulitan keuangan terungkap dalam rapat tersebut. Misalnya masalah aset Imbreng (Modal dasar) BUMD namun belum tercatat sebagai milik Pemprov Jatim.
Kepala Biro Perekonomian Jatim Budi Rahardjo mengatakan, seluruh penjelasan BUMD akan kita kaji lagi untuk rapat berikutnya. “Nanti akan ada sesi lagi khusus termasuk dengan PWU. Mencari solusi apa yang bisa dibantu bersama dengan BPKAD yang memiliki catatan aset,” jelas Budi saat rapat bersama KOmisi C, Kamis (11/5/2023).
Terkait apa yang harus dan akan dilakukan upaya jangka pendek terhadap BUMD agar kinerjanya maksimal, Budi mengaku sedang melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Termasuk dengan Tim Independent. “Salah satunya kita koordinasi dengan Tim Independent yang disitu ada Prof Nuh dan prof Mas’ud Said yang selalu memberikan masukan kepasa Ibu Gubernur,” terangnya.
Budi mengakui, mayoritas BUMD di Jatim mengalami masalah keuangan. Baik permodalan maupun untuk operasional. Namun Pemprov Jatim tidak bisa serta merta menambah penyertaan modal. Karena keuangan di Pemprov ada regulasinya, setiap pengeluaran harus ada upaya dari DPRD yang harus kita ajak bicara. Apalagi ini tahun politik, sehingga dana banyak digunakanuntuk membiayai pemilu. Permintaan tambahan modal Sudah pasti tidak bisa di tahun APBD Perubahan Tahun 2023 ini, karena penyertaan modal harus di APBD Murni. “Maka kita perlu bahas lebih detail lagi, agar bisa dimasukkan di pengajuan Murni,” jelas Budi. Tahun ini hanya ada satu suntikan modal terhadap Perusahaa Daerah Air Bersih sebesar Rp 30 Miliar yang Sudah dibahas sejak tahun 2022 lalu.
Mantan Pejabat Dinas Tenaga Kerja Prov Jatim ini memastikan, BUMD ini penting buat Pemprov. Tapi setiap kebijakan yang akan dilakukan harus mengikuti aturan-aturan diatasnya, seperti Permendagri dan Peraturan Pemerintah. “Masalah keuangan, saya kira hampir semua BUMD sama. Kecuali Perbankan, Petrogas dan SIER yang sudah bagus,” sebutnya.
Upaya pemprov, kata Budi, dalam 1-3 bulan ke depan pihaknya tidak hanya melihat kontribusi BUMD saja. Tapi progressnya seperti apa, prosesnya seperti apa juga akan dilihat secara serius. “Dalam jangka pendek, Sesuai penugasan dari Bapak Sekdaprov kita utamakan melihat progres setiap BUMD dalam rangka mencapai Bisnis yang baik. Kita monitoring setiap triwulan,” tegasnya.
Begitu juga terkati PT Jatim Krida Utama yang sudah dalam kondisi Off sejak tahun lalu. Sehingga Jatim Krida utama, tidak memenuhi persyaratan legal yang baru, karena mereka off usaha. “Untuk itu, JKU kita sedang cari solusi, Paling mudah akan menawarkan dan menjual sahamnya. Tapi problemnya siapa yang tertarik nih jika sahamnya dijual,” pungkasnya.
Sementara itu, Abdul Halim, Ketua Komisi C DPRD Jatim mengatakan terus mendorong Pemprov Jatim melakukan evaluasi kinerja BUMD dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena faktanya dari sekian BUMD, mayoritas justru sedang mengalami kendala masing-masing. “Satu persatu Dirut BUMD sudah kita tanya apa saja yang Sudah dilakukan dan bagaimana business plannya ke depan dalam mendukung peningkatan PAD,” jelas Halim, kemarin.
Ia mengakui banyak BUMD yang terkendala masalah keuangan. Baik itu untuk kebutuhan operasional maupun untuk belanja bahan baku ketika melakukan pengembangan usaha. Termasuk kendala BUMD yang tidak bisa melakukan pemanfaatan aset karena kendala aturan PP 54/2017 tentang BUM . “Jadi masih perlu kita pelajari semua penjelasan mereka, nanti akan ada pertemuan lagi dengan masing-masing BUMD, untuk cari solusi jangka pendek,” terang politisi Partai Gerindra ini.
Berikut Daftar BUMD Milik Pemprov Jatim. PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT Jamkrida Jatim, PT Jatim Grha Utama, PD Air Bersih, PT Petrogas Jatim Utama, PT Panca Wira Usaha Jatim, PTAskrida, PT SIER (kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemkot Surabaya) dan PT Jatim Krida Utama (Off). rko
Editor : Mariana Setiawati
