Rekan Sealumni Sri Mulyani Anggap Kebijakan Hilirisasi Nikel 90% Untungkan China
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kebijakan hilirisasi nikel yang menjadi fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Salah satunya dari ekonom senior Faisal Basri.
Pernyataan ekonom UI ini ditulis di harian kita, Sabtu (12/8/2023) berjudul "Kebijakan yang Sangat Ugal-ugalan, 90% Untungkan China" dikritik ramai ramai oleh sejumlah menteri.
Faisal, rekan satu alumni Menkeu Sri Mulyani, menilai Kebijakan ini dinilai tidak menguntungkan Indonesia melainkan China.
Kementerian Perindustrian membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Afir, menyebut program hilirisasi salah satunya nikel, memberikan dampak multiplier effect besar bagi Indonesia.
"Saat ini berdasarkan data kami, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 sedang dalam konstruksi. Investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar US$ 11 miliar atau sekitar Rp 165 triliun ini Smelter Pyronetalurgi, sedangkan yang Hydrometalurgi terdapat 3 Smelter investasinya mencapai US$ 2,8 miliar atau mendekati Rp 40 triliun untuk produksi MHP (Mix Hydro Precipitate) untuk bahan baku baterai," ungkap Febri dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).
Pekerja di Smelter
Selama masa konstruksi kehadiran smelter ini menyerap produk lokal selama konstruksi dan saat ini yang bekerja di smelter tersebut sekitar 120 ribu orang. Dilihat dari lokasi smelter tersebar di berbagai provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara serta Banten. Hal ini tentu mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya PDRB di daerah lokasi Smelter berada, pungkas Febri.
Menko Luhut Binsar Pandjaita hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tidak Update Perkembangan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
menyebut anggapan Faisal sama sekali tak benar. Menurutnya, Faisal Basri mengeluarkan komentar tanpa melihat data dengan cermat. Dia menyinggung Faisal Basri hanya menyoroti nilai tambah nikel berbentuk besi baja saja alias iron steel.
"Kan kita yang feeding Pak Jokowi, jadi data itu, dan Pak Jokowi nggak mungkin kita beri data yang tidak benar," sebut Luhut ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto sebelumnya mengatakan kesalahan utama Faisal Basri dalam kritiknya adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia, sehingga Faisal Basri hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai US$ 27,8 miliar atau Rp 413,9 triliun. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
