.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Nasib Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, usai menggoalkan Gibran, iparnya, dietrek-etrek (dipermalukan) di publik. Termasuk 16 guru besar hukum tata negara se Indonesia.
Pelapor membahas gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal capres-cawapres di hadapan publik.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dihadirkan sebagai pelapor dalam sidang dugaan pelanggaran etik Kamis (2/11).
Julius menyebutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, Anwar membahas gugatan nomor 90 yang saat itu belum diputus pada 9 September 2023. Anwar juga membahas gugatan itu ketika mengisi kuliah tamu di Semarang, Jawa Tengah.
"Terlapor Anwar Usman membahas perkara yang belum diputus pada kuliah umum tertanggal 9 September 2023," kata Julius dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, yang diikutinya lewat Zoom, Kamis (2/11/2023).
Ia mengatakan pembahasan Anwar saat itu viral di media sosial. Dalam media sosial pun, banyak komentar negatif yang diterima Anwar Usman atas kejadian itu.
"Ini yang kemudian viral di media sosial, yang menimbulkan sikap negatif publik terhadap perkara dan juga putusan itu sendiri. Ini yang kami catatkan sebagai laporan kami," kata Julius.
Konflik Kepentingan Anwar Usman
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal putusan gugatan nomor 90 yang erat kaitannya dengan konflik kepentingan Anwar Usman. Mengingat Anwar berhubungan saudara dengan Jokowi dan Gibran.
"Terlapor berkaitan erat dengan keluarganya, sehingga penting untuk menggali adanya konflik kepentingan yang menjadi pengaruh dan memberikan dampak kepada gugatan no 90," ungkapnya.
Surat Menyurat Saat Libur
Selain itu, Julius menyinggung soal pencabutan gugatan nomor 90, yang kemudian pencabutan itu dibatalkan pada akhir pekan. Menurut dia, pembatalan pencabutan pada akhir pekan merupakan hal yang aneh.
"Kami berharap MKMK memeriksa kelengkapan di gedung MK. Setahu kami, surat menyurat tidak dilakukan saat libur seperti hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo terkait ini.
Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.
Dicoreng Marwahnya
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dicoreng marwahnya selaku penjaga konstitusi oleh ketuanya sendiri, Hakim Konstitusi Anwar Usman,” ucap Kurnia Ramadhana.
Bukan tanpa alasan, kata Kurnia, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman selaku Ketua MK diduga kuat membiarkan lembaganya menjadi alat politik pragmatis dengan secara serampangan mengubah persyaratan batas umur minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam UU Pemilu.
Periksa Kemenakannya Sendiri
"Sehingga dapat dilangkahi apabila yang mencalonkan diri pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," jelas Kurnia.
Kurnia berpendapat, MK harusnya menolak perkara yang materi pokoknya berkenaan dengan open legal policy dan seharusnya menjadi ranah dari pembentuk undang-undang.
Sayangnya, MK justru dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tidak konsisten dengan putusan terdahulu serta ratio decidendi yang tidak mumpuni.
“Terlebih, ia secara terang benderang menolak untuk mengelola konflik kepentingan yang ia pribadi miliki dengan penerima manfaat paling besar dari permohonan tersebut, kemenakannya sendiri, dengan tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara,” ucap Kurnia.
Pro Pencalonan Gibran Diketok
Pembentukkan MKMK guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.
Deretan pelaporan terhadap MK merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).
Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
