SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna deg-degan hukum tanpa etika era pemerintahan Jokowi. Hal ini bisa menjadi suatu regulasi kekuasaan.
"Ini bahaya! Mengapa para sivitas akademika, para rektor, guru besar bicara semua mengenai ini," ingat Agus saat jumpa pers di Hotel JW Mariott, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu tadi (7/2/2024).
Bersama Marsdya TNI (purn) Dede Rusamsi ia resmi mendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud. Dalam kesempatan ini, Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, membeberkan alasan dirinya mendukung Ganjar. Antara lain kondisi demokrasi yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja.
"Kenapa situasi sekarang seperti ini? Hasil diskusi para senior saya adalah negara kita adalah negara hukum. Dan hukum kalau tanpa etika, menjadi suatu regulasi kekuasaan," ingatnya.
Purnawirawan TNI AU, Bergerak
Oleh sebab itu, Agus mengatakan para purnawirawan TNI AU, memutuskan untuk ikut bergerak. Mereka ingin ikut menyelamatkan demokrasi Indonesia.
"Karena apa? Kita lihat dari awal, hukum tanpa etika, terjadi buktinya ada keputusan dari MK, dituntut dibentuk MKMK, terjadilah ini melanggar etika berat, sehingga dicopot Anwar Usman, mereka terus lanjut karena etiknya sudah menurun," katanya.
"Daftar KPU, ternyata dituntut juga, melanggar kode etik, ini makin turun terus, karena etika sudah turun dan mungkin sudah tidak beretika, masa pembagian bansos tidak etis? Dan itu dikritik oleh orang banyak," sambungnya.
Paslon Nomor 3 Terbaik
Dari situlah akhirnya dirinya dan purnawirawan lain berkumpul untuk melihat kelebihan dari masing-masing paslon dan akhirnya mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar- Mahfud. Menurutnya, paslon nomor 3 yang terbaik.
"Dari kelebihan itu yang paling banyak kelebihan kelebihannya itu gitu bapak Ganjar dan pak Mahfud disitulah kita semua ini memilih bapak Ganjar dan Mahfud," katanya. (erk/jk/rmc)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
