SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri Israel, Amichai Eliyahu menuai kontroversi usai dirinya menyerukan bakal menghapus bulan Ramadhan dari kalender serta mengabaikan ketegangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama bulan suci tersebut.
Pernyataan Eliyahu tersebut menyusul kabar adanya kebocoran keamanan Israel yang mengindikasikan kekhawatiran akan meletusnya situasi di dua wilayah yang mereka kuasai, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang selama bulan Ramadhan.
"Apa yang disebut bulan Ramadhan harus dihapuskan, dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihapuskan," kata Eliyahu kepada Radio Angkatan Darat, dikutip dari News Arab, Selasa (05/03/2024).
Amichai Eliyahu, anggota partai sayap kanan Otzma Yehudit yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, telah dikenal karena pandangan kontroversialnya. Pada bulan November tahun lalu, Eliyahu menyatakan bahwa menggunakan "bom nuklir" di Jalur Gaza adalah "sebuah pilihan", yang menyebabkan ia diskors dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Radio Kol Berama dan mengundang kecaman luas, termasuk larangan untuk menghadiri rapat kabinet yang diadakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Kata-kata Amichai Eliyahu tidak sesuai dengan kenyataan," tulis Netanyahu di media sosial, menanggapi pernyataan kontroversial tersebut.
Komentar Eliyahu telah menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai provokasi yang tidak membantu upaya perdamaian di kawasan.
Pernyataan tersebut juga memperlihatkan ketegangan internal dalam pemerintahan Israel saat ini, yang terdiri dari koalisi partai-partai dengan pandangan yang beragam mengenai konflik Israel-Palestina.
Salah satu yang mengecam tindakannya tersebut adalah, Council on Muslim-American Relations (CAIR). Wakil Direktur Eksekutif CAIR Edward Ahmad Mitchel juga terus mendesak agar Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam Eliyahu.
"Sekali lagi, seorang pejabat pemerintah Israel secara terbuka menyuarakan pernyataan genosidal yang luput dikutuk oleh pemerintahan Biden," kata Mitchell.
"Pemerintah Israel terus berteriak kepada semua orang yang mau mendengarkan bahwa mereka meluncurkan perang terhadap seluruh penduduk Palestina, termasuk simbol-simbol kebudayaan mereka, dari gereja, masjid, hingga Ramadan sendiri," lanjutnya.
Diketahui, setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah-tengah penghancuran massal dan kekurangan kebutuhan pangan. Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Jalur Gaza, membuat penduduknya, terutama penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
Perang Israel telah mendorong 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Sementara itu, 60 persen infrastruktur daerah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sisi lain, Mahkamah Internasional juga mengeluarkan keputusan sementara yang diambil pada Januari 2024 yang memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida terhadap Palestina. Selain itu, Mahkamah Internasional juga mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Sementara itu, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Israel mengenai seruan terbaru dari Menteri Eliyahu ini. Namun, pernyataan tersebut dipastikan akan terus menarik perhatian dan kritik, baik secara lokal maupun internasional. sb-03/dsy
Editor : Desy Ayu
