Pemerintah Anggap Kehadiran Starlink, Persoalan Persaingan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Jenderal SDPPI Kominfo Ismail mengatakan saat ini ada masyarakat yang sangat perlu Starlink. Misalnya di daerah-daerah yang memang sinyalnya nggak ada atau lemah sekali.

Ia ingatkan masyarakat memerlukan teknologi baru, salah satunya Starlink. Sebab kehadiran layanan satelit milik Elon Musk itu memberikan solusi alternatif bagi masyarakat agar dapat terkoneksi dengan internet.

"Ada masyarakat yang sangat perlu Starlink, misalnya di daerah-daerah yang memang sinyalnya nggak ada atau lemah sekali. Ini kan sebuah solusi alternatif yang penting apalagi kalau di daerah-daerah tersebut ada fasilitas-fasilitas penting misalnya seperti rumah sakit, ada sekolah, ada apa dan sebagainya," kata Ismail saat sesi Ngopi Bareng di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Ismail mengatakan pemerintah telah coba mengatasi permasalahan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) melalui pembangunan infrastruktur oleh Bakti. Hadirnya layanan satelit seperti Starlink bisa menjadi komplementari untuk mengatasi kesenjangan koneksi internet yang terjadi di Tanah Air. "Yang penting masyarakat bisa menikmati," tegas Ismail.

Pria berkacamata ini memahami keresahan yang dirasakan pihak operator lebih ke persoalan persaingan, namun perlu tetap menjunjung prinsip keadilan. Karena itu Starlink musti mengikuti ketentuan regulasi di Indonesia, salah satunya membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.

"Starlink sudah membayar di muka puluhan miliaran rupiah sebelum izin stasiun radio (ISR) didapat," ungkap Ismail.

Dirjen SDPPI Kominfo menambahkan kehadiran teknologi baru kerap memicu suatu turbulensi. Ada plus minus, serta merasa dirugikan dan diuntungkan.

Namun nantinya akan timbul keseimbangan baru. Ini persis ketika perangkat seluler hadir, banyak yang protes karena akan mematikan telepon rumah.

"Memang wajar terjadi perdebatan kiri kanan. Tapi tugas dari pemerintah itu melakukan harmonisasi dari berbagai macam peluang dan teknologi yang bermanfaat itu agar masyarakat secara keseluruhan menikmati hasilnya yang terbaik," pungkas Ismail. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Dua Mobil Mewah Milik Ketua PBSI Kota Madiun  Diboyong KPK ke Jakarta

Dua Mobil Mewah Milik Ketua PBSI Kota Madiun  Diboyong KPK ke Jakarta

Rabu, 04 Feb 2026 16:10 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 16:10 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun- ‎Dua unit mobil mewah milik Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Noviarini,diboyong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta. Mitsubishi P…

SatLantas Polres Blitar Kota, Gelar Ramp Check di Terminal Patria dan PIPP

SatLantas Polres Blitar Kota, Gelar Ramp Check di Terminal Patria dan PIPP

Rabu, 04 Feb 2026 15:37 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Demi keselamatan perjalanan angkutan umum, kususnya Bus dalam rangka jelang liburan Puasa dan Lebaran, bertepatan dengan pelaksanaan…

Pemdes Klurak Gelar Pelantikan Jabatan Perangkat Desa Klurak

Pemdes Klurak Gelar Pelantikan Jabatan Perangkat Desa Klurak

Rabu, 04 Feb 2026 15:32 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 15:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo -  Pemerintah Desa (Pemdes) Klurak Kecamatan Candi menggelar pelantikan perangkat desa baru, Rabu ( 4 Februari 2026 ) di Pendopo …

Trotoar RSUD Caruban Semrawut, Akses Pejalan Kaki dan Pasien Terganggu

Trotoar RSUD Caruban Semrawut, Akses Pejalan Kaki dan Pasien Terganggu

Rabu, 04 Feb 2026 14:50 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 14:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun — Ruang publik di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, Kabupaten Madiun, berubah semrawut. Trotoar yang semestinya menjadi h…

Musda X FSP KEP SPSI Jatim Dorong Hubungan Industrial Adaptif dan Berkeadilan

Musda X FSP KEP SPSI Jatim Dorong Hubungan Industrial Adaptif dan Berkeadilan

Rabu, 04 Feb 2026 14:44 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 14:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI (FSP KEP SPSI) Jawa Timur menekankan pentingnya hubungan industrial yang …

Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional

Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional

Rabu, 04 Feb 2026 14:43 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 14:43 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Kota Mojokerto terpilih sebagai salah satu daerah pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial. Secara nasional, terdapat 41 daerah…