SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo ikut binggung peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ia pun mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024) kemarin. Hanya untuk membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Jokowi kumpulkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Peretas Minta Tebusan Rp131 miliar
PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.
Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Sebanyak 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudnas tidak dapat diakses publik imbas gangguan yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 20 Juni.
"Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik," kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap
Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu meng-update," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).
Meutya berpendapat crisis center itu juga berfungsi untuk memberikan perkembangan info ke publik ihwal penanganan yang dilakukan pemerintah. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
