Jokowi Ikut Bingung Peretasan PDN yang Minta Rp131 Miliar

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 28 Jun 2024 20:31 WIB

Jokowi Ikut Bingung Peretasan PDN yang Minta Rp131 Miliar

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo ikut binggung peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ia pun mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024) kemarin. Hanya untuk membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Jokowi kumpulkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Baca Juga: Presiden Jokowi Mulai Sering Curhat Soal IKN

 

Peretas Minta Tebusan Rp131 miliar

PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Baca Juga: PDIP Utak-atik Pidato Prabowo, Ungkap Sinyal Pecah dengan Jokowi

Sebanyak 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudnas tidak dapat diakses publik imbas gangguan yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 20 Juni.

"Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik," kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.

Baca Juga: Teken Dua MoU Lintas Batas Darat untuk Angkutan Penumpang dan Barang

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

"Buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu meng-update," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).

Meutya berpendapat crisis center itu juga berfungsi untuk memberikan perkembangan info ke publik ihwal penanganan yang dilakukan pemerintah. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU