SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menggandakan produksi sawit dan kakao nasional melalui program replanting.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas pengelolaan komoditas kelapa dan kakao, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).
"Kalau kita lihat, ternyata dari segi industrinya, jumlah lahan kakao berkurang. Kebutuhan pengembangan industri kita butuh sekitar hampir dobel," kata Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan produksi kakao di Indonesia mencapai sekitar 180.000 ton, dan kelapa sekitar 2,8 juta ton, dengan nilai ekspor kakao 1,3 miliar dolar AS, dan kelapa 1,2 miliar dolar AS per tahun.
"Luas lahan dari kakao di Indonesia saat ini mencapai 1,3 juta hektare, dan kelapa 3,3 juta hektare," katanya pula.
Sementara pendapatan negara atas bea keluar atau kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor kakao berkisar Rp46,9 juta per tahun.
"Kita ketahui bersama bahwa selama ini untuk kakao ada bea keluar yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan hasilnya bea keluar yang besarnya antara 0 sampai dengan 15 persen tergantung dari harga," katanya pula.
Menurut Airlangga, beberapa negara yang juga mengenakan bea keluar terhadap kakao, adalah Pantai Gading maupun Ghana berkisar 500 dolar AS per ton.
Airlangga menyebutkan, saat ini sudah ada 31 perusahaan di Indonesia yang mengelola kakao dan industri cokelat dengan kapasitas produksi 1.240 ton.
"Oleh karena itu, kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen," ujarnya pula.
Menurut Airlangga, Presiden meminta produksi kakao nasional digandakan menjadi 400 ribu ton, melalui penanaman kembali (replanting).
BPDPKS, kata Airlangga, merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mereplanting kakao dan kelapa, melalui suplai bibit dari perguruan tinggi atau balai penelitian.
Editor : Moch Ilham
