SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Demokrat, Misery Efendy, menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini bagi pelajar, bahkan mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan puluhan pelajar SMP Al-Hikmah Surabaya di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (26/9/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur serta peran dan fungsi anggota legislatif. Menurut Miseri, pengenalan politik di usia muda merupakan langkah penting agar generasi mendatang memahami bagaimana pemerintahan bekerja, termasuk pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga: DPRD Kirim 5 Nama Calon Pimpinan ke Mendagri
"Fungsi DPRD itu ada tiga, salah satunya adalah fungsi kontrol, yakni mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, ada fungsi budgeting, di mana kami turut membahas penganggaran uang rakyat, seperti APBD Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp35,9 triliun," jelas Misery.
Ia juga menyoroti isu money politics yang perlu dihilangkan dari pandangan masyarakat. Menurutnya, pendidikan politik sejak dini bisa membantu menanamkan pemahaman bahwa politik bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
"Jika tidak ada pemahaman politik yang benar sejak dini, masyarakat akan terus terjebak dalam praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang. Padahal, politik harus menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya," tambahnya.
Baca Juga: Pimpinan Sementara Ajak Bangun Ekonomi dan SDM Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045
Sebagai perwakilan Daerah Pemilihan Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek dan Ngawi Misery Effendy berharap agar pemerintah pusat segera menuntaskan pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang menghubungkan delapan kabupaten di Jatim.
Pasalnya, penyambungan jalur Pantai Selatan (Pansela) membawa sejumlah manfaat signifikan bagi berbagai sektor, sehingga akan mendongkrak perekonomian di sisi selatan wilayah Jawa Timur. “Jadi ini program yang menjadi atensi tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi pusat. Tentu harus segera diselesaikan,” katanya.
Politisi asli Ponorogo itu mengidentifikasi berbagai persoalan menyangkut pembangunan jalur Pansela. Diantaranya adalah pembebasan lahan, anggaran dari pemerintah pusat dan harus adanya kesanggupan pemerintah pusat untuk menyelesaikan proyek tersebut. “Beberapa persoalan diantaranya pembebasan lahan, anggaran yang harus diganti, ketiga ada goodwill harus dilakukan. Pemerintah daerah dan provinsi,” tegasnya.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Jatim Tuntas PDI-P Deni Wicaksono, Gerindra Hidayat Maseaji
Dia berharap agar Pemprov Jatim dan kabupaten/kota mengawal proses pembebasan lahan di jalur Pansela. Menurut dia, jika koordinasi lintas sektor berjalan baik, dia optimis bahwa jalur Pansela bisa tersambung dalam waktu dekat. “Ada koordinasi lahan warga yang dibuat JLS saya pikir akan segera diselesaikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur belum sepenuhnya rampung. Meskipun telah berlangsung selama 23 tahun lebih, pembangunan jalan sepanjang 628,39 kilometer ini baru mencapai sekitar 55-60 persen dari target. rko
Editor : Moch Ilham
