Program Makan Bergizi Gratis Dapat Bangkitkan UMKM

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya.SP/ALQ
Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya.SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Program Makan Bergizi Gratis untuk siswa SD dan SMP akan memberikan dampak yang sangat positip terhadap perekonomian di daerah jika dalam pelaksanaanya bisa melibatkan UMKM setempat.

"Program makan bergizi gratis ini harus kita kawal bersama-sama, jangan sampai tidak tepat sasaran. Kalau dibuat dapur umum, maka tinggal bagaimana mekanismenya, karena hingga saat ini masih belum tau," ungkap Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya. Kamis (21/11)

Namun Yona Bagus Widiatmoko mengatakan, bahwa melibatkan UMKM menjadi sangat penting karena disamping dampak besarnya untuk kebangkitan ekonomi di daerah, mekanismenya juga sangat mudah untuk dikontrol.

"Kalau menurut kami, sebaiknya banyak melibatkan pelaku UMKM. Ini seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Akan lebih mudah pengawasannya, karena ini menyangkut soal kualitas makanan dan distribusi. Karena tidak semua sekolah posisinya di pinggir jalan (mudah dijangkau)," jelasnya.

Politisi muda Partai Gerindra ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini sama sekali tidak sama dengan program bantuan permakanan untuk dampak bencana alam.

"Karena program ini untuk memenuhi nutrisi anak sekolah, maka UMKM makanan dan minuman yang selama ini banyak berguguran, akan bisa bangkit Kembali. Ini yang akan kita atur Bersama, baik dari sisi eksekutif maupun legislative," tandasnya.

Nah selanjutnya, kata Yona, tinggal bagaimana Pemkot bisa melakukan verifikasi internal terhadap pelaku UMKM yang dilibatkan agar memenuhi berbagai persyaratan, termasuk soal sertifikat halal dsb.

Meski demikian, lanjutnya, keterlibatan UMKM ini juga harus dilakukan pembatasan kuota, karena jika satu UMKM harus mencover dalam jumlah yang besar, maka akan sulit pengawasannya.

"Bagi UMKM rumahan yang selama ini belum memiliki sertifikat atau berbadan hukum, bisa juga dilibatkan dengan cara di tempelkan ke yang telah memenuhi syarat," pungkasnya.Alq

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…