Program Makan Bergizi Gratis Dapat Bangkitkan UMKM

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya.SP/ALQ
Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya.SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Program Makan Bergizi Gratis untuk siswa SD dan SMP akan memberikan dampak yang sangat positip terhadap perekonomian di daerah jika dalam pelaksanaanya bisa melibatkan UMKM setempat.

"Program makan bergizi gratis ini harus kita kawal bersama-sama, jangan sampai tidak tepat sasaran. Kalau dibuat dapur umum, maka tinggal bagaimana mekanismenya, karena hingga saat ini masih belum tau," ungkap Yona Bagus Widiatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya. Kamis (21/11)

Namun Yona Bagus Widiatmoko mengatakan, bahwa melibatkan UMKM menjadi sangat penting karena disamping dampak besarnya untuk kebangkitan ekonomi di daerah, mekanismenya juga sangat mudah untuk dikontrol.

"Kalau menurut kami, sebaiknya banyak melibatkan pelaku UMKM. Ini seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Akan lebih mudah pengawasannya, karena ini menyangkut soal kualitas makanan dan distribusi. Karena tidak semua sekolah posisinya di pinggir jalan (mudah dijangkau)," jelasnya.

Politisi muda Partai Gerindra ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini sama sekali tidak sama dengan program bantuan permakanan untuk dampak bencana alam.

"Karena program ini untuk memenuhi nutrisi anak sekolah, maka UMKM makanan dan minuman yang selama ini banyak berguguran, akan bisa bangkit Kembali. Ini yang akan kita atur Bersama, baik dari sisi eksekutif maupun legislative," tandasnya.

Nah selanjutnya, kata Yona, tinggal bagaimana Pemkot bisa melakukan verifikasi internal terhadap pelaku UMKM yang dilibatkan agar memenuhi berbagai persyaratan, termasuk soal sertifikat halal dsb.

Meski demikian, lanjutnya, keterlibatan UMKM ini juga harus dilakukan pembatasan kuota, karena jika satu UMKM harus mencover dalam jumlah yang besar, maka akan sulit pengawasannya.

"Bagi UMKM rumahan yang selama ini belum memiliki sertifikat atau berbadan hukum, bisa juga dilibatkan dengan cara di tempelkan ke yang telah memenuhi syarat," pungkasnya.Alq

Berita Terbaru

Maidi Tolak Kesaksian Empat Saksi Dari Dinas PUPR, Sebut Tak Minta Fee Proyek 

Maidi Tolak Kesaksian Empat Saksi Dari Dinas PUPR, Sebut Tak Minta Fee Proyek 

Kamis, 09 Jul 2026 23:37 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 23:37 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Wali Kota Madiun nonaktif Maidi membantah seluruh keterangan empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pem…

Prediksi: Norwegia Kalah 1-2

Prediksi: Norwegia Kalah 1-2

Kamis, 09 Jul 2026 21:29 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 21:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Norwegia akan menghadapi Inggris pada pukul 4 pagi tanggal 12 Juli di Stadion Miami. Haaland sedang dalam performa gemilang dengan…

LHKPN Febrie, tak Cantumkan Puluhan kg Emas Batangan dan Uang Dolar Fantastis

LHKPN Febrie, tak Cantumkan Puluhan kg Emas Batangan dan Uang Dolar Fantastis

Kamis, 09 Jul 2026 21:27 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 21:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp18.261.445.180. Harta…

Febrie Adriansyah, Dikabarkan Mundur dari Jampidsus

Febrie Adriansyah, Dikabarkan Mundur dari Jampidsus

Kamis, 09 Jul 2026 21:26 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 21:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - l Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik, setelah kediamannya…

Kejagung Minta Publik Tidak Bangun Opini Pada Instansinya

Kejagung Minta Publik Tidak Bangun Opini Pada Instansinya

Kamis, 09 Jul 2026 21:24 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 21:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta publik tidak membangun kesimpulan dari informasi yang belum terkonfirmasi. Dia juga berharap…

Periksa Juga Petinggi Penegak hukum yang Terlibat

Periksa Juga Petinggi Penegak hukum yang Terlibat

Kamis, 09 Jul 2026 21:22 WIB

Kamis, 09 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) mendesak Kortas Tipikor Polri agar memeriksa seluruh pihak yang…