SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Usulan agar Pemerintah Provinsi JAwa Timur membentuk BUMD khusus urusan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kembali bergulir di gedung DPRD Jatim. Kali ini, Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim membentuk BUMD Pangan. Upaya ini, untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan bagi rakyat Jawa Timur. Salah satunya adalah suport pemerintah terkait progran makan siang gratis.
Ketua Fraksi Partai Golkar Pramana Yudha menyampaikan, usulan itu dilontarkan agar program yang diisiasi pemerintah pusat mengenai program makan siang gratis bisa langsung dirasakan rakyat Jawa Timur. Ia menyebutkan, anggaran program yang diusulkan bisa berputar di Jatim. “Khusus makan siang gratis, anggaran triliunan rupiah bisa mengangkat potensi ekonomi kerakyatan di Jawa Timur,” tandas Yudha, Minggu 8/12/2024.
Politisi muda Partai Golkar ini, menyampaikan kebutuhan BUMD Pangan ini, untuk mengawal suplai yang cukup. “BUMD Pangan nanti akan menyangga kebutuhan yang akan melindungi stok pangan masyarakat Jatim,” tegas dia.
Selain itu, isu pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan, membutuhkan suport pangan. Salah satu wilayah paling dekat dengan potensi sumber pangan yang lengkap dan kuat adalah Jawa Timur. “Ingat IKN tidak mempunyai lumbung pangan. Potensi ini, harusnya bisa ditangkap Pemprov Jawa Timur untuk bisa memenuhi potensi sumber pangan di IKN nanti,” tegas Yudha yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.
Sebab wilayah IKN, hanya memiliki perkebunan sawit dan batu bara. Tentunya potensi ini, lanjut Yudha harus menjadi inisiasi Pemprov Jawa Timur menguatkan diri memenuhi kebutuhan pangan untuk warga lokal, maupun kebutuhan IKN mendatang. “Kita punya BUMD Pangan ada tiga keuntungan, bisa memenuhi persiapan kebutuhan pangan untuk Jatim sendiri, kedua, untuk kebutuhan pangan di DKI Jakarta, dan berikutnya bisa memenuhi kebutuhan pangan di IKN. Potensi ini, harusnya dilirik Pemprov Jatim untuk bisa meningkatkan PAD,” tutup Yudha.
Senada, Dedi Irwansa dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju usulan dibentuknya BUMD Pangan. Seingatnya, usulan ini sudah muncul sejak DPRD Jatim periode sebelumnya. Namun tak pernah direspon oleh Pemprov Jatim dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk Modal awal. "Kami setuju ada BUMD Pangan, dulu senior kita sudah mengusulkan sejak periode sebelumnya," singkat Dedi yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini. (*)
Editor : Redaksi
