Bergulir Isu reshuffle Sampai ke Menteri Sekretaris Negara

Menteri tak Pro-rakyat, akan Disingkirkan Prabowo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Satu hari kemarin, muncul isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

 

Tak Ragu Singkirkan Menteri

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu untuk menyingkirkan anak buahnya yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. Awalnya, Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

 

Wanti wanti Bandel - Ndablek

Prabowo pun mengaku telah mewanti-wanti jajarannya. Ia menegaskan siapa yang masih bandel dan ndablek serta tidak patuh, dirinya tak akan segan untuk menindak.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak," katanya.

Presiden Prabowo Subianto tegas menyatakan dirinya tidak segan menindak anak buahnya yang tidak bekerja serius. n jk, rmc

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…