Gaji MBR Rp 14 juta, Ini Plot Pemerintah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menjelaskan kebijakan baru bagi MBR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menjelaskan kebijakan baru bagi MBR.

i

Justru Dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar Rp 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan , ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," kata Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Dikumpulkan dari beberapa sumber, contoh masyarakat yang  tergolong MBR adalah buruh, karyawan, atau mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.

Artinya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Mereka umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan.

 

Dijelaskan oleh Kepala BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

 

Menteri Menaikkan Batas Gaji

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya. n ec/jk/cr5/rmc

Berita Terbaru

Bulog telah Serap Jagung 10,3 Ribu Ton di Kabupaten Bojonegoro

Bulog telah Serap Jagung 10,3 Ribu Ton di Kabupaten Bojonegoro

Rabu, 18 Nov 2026 09:57 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Petani jagung di wilayah Kabupaten Bojonegoro bisa tersenyum, menyusul produksi jagung terserap oleh Bulog. Bahkan hingga 15…

Bulog Salurkan Bantuan Pangan Tahap III

Bulog Salurkan Bantuan Pangan Tahap III

Rabu, 18 Nov 2026 09:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan, – Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro, mulai melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2026 kepada masyarakat. P…

Kurs Rupiah Dipengaruhi Sikap “Wait & See” Jelang Pengumuman Bi-Rate

Kurs Rupiah Dipengaruhi Sikap “Wait & See” Jelang Pengumuman Bi-Rate

Rabu, 18 Nov 2026 05:51 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:51 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, bergerak menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp18.256 per dolar…

Misi Dagang Jabar-Jatim Momentum Hapus Rivalitas Sejarah

Misi Dagang Jabar-Jatim Momentum Hapus Rivalitas Sejarah

Rabu, 18 Nov 2026 05:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaknai kunjungan misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Jawa Barat sebagai momentum…

Menaker Tepis Kabar Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Menaker Tepis Kabar Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Rabu, 18 Nov 2026 05:47 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:47 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam…

Cabai Jadi Biang Kerok di 124 Daerah

Cabai Jadi Biang Kerok di 124 Daerah

Rabu, 18 Nov 2026 05:45 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 05:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Harga cabai rawit merah mencapai Rp 96.650 per kilogram pada Selasa, (17/11/2026). Sementara itu, harga cabai merah besar tembus Rp 73.500…