Banyak Terima Keluhan Sampah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Cepat Tanggapi Keluhan Warga

author Al Qomaruddin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai saat menggelar reses atau serap aspirasi masyarakat di dapil 4.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai saat menggelar reses atau serap aspirasi masyarakat di dapil 4.

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Masalah sampah menjadi problem yang banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, saat reses di daerah pemilihannya.

Ia mengungkapkan banyak menerima keluhan warga terkait lambannya proses pengangkutan sampah dan sedimen hasil kerja bakti maupun pembersihan sungai. Di mana warga mengeluhkan adanya tumpukan karung berisi pasir hasil pengerukan saluran dan sungai yang tidak segera diangkut.

“Banyak karung-karung pasir hasil sedimen dibiarkan menumpuk di pinggir jalan, mengganggu akses dan merusak pemandangan. Ini dikeluhkan warga karena menimbulkan kesan kerja bakti tidak tuntas,” kata Bahtiyar.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan kerja bakti massal di Surabaya beberapa waktu lalu juga menyisakan masalah serupa. Banyak sampah tidak terangkut sesuai jadwal karena armada pengangkutan terbatas.

“Warga sangat menyayangkan. Mereka sudah ikut gotong royong, tapi sampahnya justru menumpuk. Saya sampaikan ke warga, ini karena ada antrean armada yang terbatas,” jelas politisi Gerindra itu.

Bahtiyar menilai, persoalan ini bisa diatasi jika ada koordinasi yang lebih baik antar-dinas. Ia menyarankan Pemkot Surabaya menambah dukungan transportasi, baik dengan melibatkan instansi lain yang memiliki truk atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kalau armada di Dinas Lingkungan Hidup tidak mencukupi, bisa dikoneksikan dengan dinas lain yang punya truk. Atau kalau tidak memungkinkan, bisa menyewa armada pihak ketiga, yang penting ada penjadwalan rapi agar sampah segera terangkut,” tegasnya.

Bahtiyar berharap Pemkot Surabaya bergerak cepat menanggapi keluhan ini, agar semangat gotong royong warga tidak luntur.

“Kerja bakti jangan sampai jadi sia-sia hanya karena sampah tidak terangkut. Warga sudah turun tangan, Pemkot harus hadir dengan solusi,” pungkasnya. Alq

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…