SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan seluruh biaya layanan kesehatan bagi korban musibah Ponpes Al Khoziny ditanggung pemerintah. Pasien yang dirawat di RSUD akan dibiayai Pemkab, sementara korban di rumah sakit non-RSUD akan ditanggung Pemprov Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan kebijakan ini agar tidak ada keluarga santri yang terbebani masalah biaya.
Khofifah merespons cepat musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny. Ia menjelaskan kronologi keterlibatannya sejak pertama kali menerima laporan sore hari. Saat itu ia sedang berada di Palembang untuk memimpin misi dagang provinsi.
“Sejak sore saya menerima informasi, saya langsung bertelepon ke Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Gatot selaku BPBD, dan Ibu Novi, Kepala Dinas Sosial, karena posisi saya tadi masih di Palembang,” kata Khofifah.
Khofifah menyebut dirinya segera melakukan komunikasi dengan jajarannya di Jawa Timur. Wakil Gubernur, Sekda, dan tim BPBD langsung memberikan laporan situasi lapangan. Ia juga melakukan video call untuk memastikan kondisi terkini.
“Saya sedang memimpin misi dagang seperti yang biasa kita lakukan di provinsi-provinsi yang lain. Jadi monitoring terhadap kondisi lapangan, saya dapat update dari Pak Wagub, kita juga sempat video call untuk Pak Wagub memastikan bahwa kondisinya seperti ini,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyoroti penanganan korban yang dibawa ke rumah sakit. Ia memastikan pemprov bersama pemkab akan menanggung seluruh pembiayaan kesehatan. Skemanya dibedakan berdasarkan jenis rumah sakit.
“Lalu bagaimana yang dibawa ke rumah sakit? Jadi Pemprov ini insyaallah full team ya. Tentu selain bupati dan tim kabupaten, tapi saya ingin menyampaikan tim Pemprov ini turun full team,” tegasnya.
Untuk pasien yang dirawat di RSUD, biaya ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo. Sementara itu pasien yang dirawat di rumah sakit non-RSUD pembiayaannya akan ditanggung Pemprov. Dengan begitu tidak ada pihak yang terbebani masalah biaya.
“Kalau untuk layanan kesehatan berbasis RSUD, maka akan ditanggung pembiayaannya oleh pemkab. Tetapi yang ditangani non-RSUD, maka pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemprov,” ungkapnya.
Ia memastikan koordinasi dengan rumah sakit sudah berjalan baik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim juga telah berkomunikasi dengan berbagai rumah sakit. Sebagian besar korban bahkan sudah diperbolehkan pulang.
“Oleh karena itu, untuk pesantren dan untuk wali santri, saya ingin menyampaikan bahwa layanan kesehatan non-RSUD akan di-cover oleh Pemprov. Ini yang tadi juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Prof. Erwin juga sudah mengkomunikasikan dengan rumah sakit rumah sakit, karena kan sebagian besar sebenarnya sudah boleh pulang, sebagian besar,” kata Khofifah.
Khofifah menekankan bahwa semua pihak tidak perlu khawatir dengan administrasi rumah sakit. Seluruh biaya korban non-RSUD akan dijamin Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan lancar.
“Maka proses ini supaya semua tidak ada yang terkesan sulit karena belum dibayar atau apa non-RSUD ini akan di cover oleh Pemprov,” ucapnya.
Dapur Umum Siaga
Ia menambahkan bahwa dapur umum sudah tersedia sejak awal. Namun Pemprov Jatim tetap memastikan ada tambahan titik layanan di lapangan. Menurutnya, kesiapan logistik sangat penting agar keluarga korban tetap mendapat pasokan makanan.
“Sudah ada dapur umum di belakang, jumlah juga tetap ada dapur umum lapangan,” ungkapnya.
Selain makanan, kebutuhan utama lain yang mendesak adalah oksigen dan air. Khofifah menekankan bahwa santri yang masih terjebak reruntuhan harus terus disuplai kebutuhan vital tersebut. Hal ini dilakukan agar komunikasi bisa tetap dijaga.
“Kemudian kebutuhan lagi adalah oksigen dan air untuk bisa memastikan bahwa yang terkonfirmasi mereka bisa berkomunikasi mereka harus tersupport oksigennya dan itu sampai sekarang terus dilakukan dipantau dan dilakukan ikhtiar tidak berhenti,” kata Khofifah.
Maksimalkan Proses Evakuasi
Ia menjelaskan bahwa tim evakuasi bekerja secara bergantian untuk menjaga stamina.
Kekhawatiran sempat muncul dari wali santri yang melihat ekskavator tidak bergerak. Namun Khofifah menegaskan hal itu demi keselamatan korban.
“Jadi artinya tim ini rolling. Ini yang tadi oleh banyak wali santri dikhawatirkan berhenti proses evakuasinya karena melihat eskavator itu tidak ada pergerakan,” ujarnya.
Menurut Khofifah, penggunaan ekskavator di titik tertentu justru bisa berisiko. Jika salah mengangkat puing, bangunan yang rapuh dapat ambruk. Oleh karena itu Basarnas mengutamakan cara manual dengan teknik penyelamatan khusus.
“Maka di setiap titik kami menjelaskan karena eskavator ini kalau misalnya mengangkat puing-puing, maka itu justru membahayakan, takutnya ini ambruk gitu,” ucapnya.
Basarnas disebut memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi situasi tersebut. Mereka mampu memberi layanan evakuasi bagi korban yang masih bisa berkomunikasi di bawah reruntuhan. Dukungan oksigen dan air terus disalurkan agar korban bertahan.
“Sehingga proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas ini mereka yang sangat advance bagaimana memberikan layanan pada mereka yang terkonfirmasi masih bisa berkomunikasi. Jadi yang dibawa reruntuhan itu, tapi mereka bisa berkomunikasi tetap disuplai. Ada oksigen, ada juga air supaya ada ketahanan tubuh yang tetap bisa tersupport,” ujar Khofifah.
Selain evakuasi, Pemprov juga memperhatikan keluarga korban. Dinas Sosial menyiapkan layanan bagi mereka yang menunggu di lokasi. Upaya ini dilakukan agar keluarga tetap mendapat pendampingan psikososial.
“Untuk layanan mereka yang sedang menunggu keluarganya di sini, selain ada Dinas Sosial Pemprov. Kita sesungguhnya sedang bersama-sama ingin mencari solusi terbaik dan kita bersama-sama bergotong royong untuk bisa secepatnya kita bisa memberikan pertolongan terutama kepada para santri yang masih dalam proses evakuasi,” katanya.
Sebagai gubernur, ia mengungkapkan rasa duka mendalam atas musibah yang terjadi. Ia menyebut kejadian ini menjadi bahan evaluasi bersama. Tujuannya agar ke depan ruang pendidikan dan asrama santri lebih aman. hik/rmc
Editor : Moch Ilham
