SurabayaPagi, Surabaya – Program bedah rumah pemerintah dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan kondisi fisik hunian.
Ketepatan sasaran penerima menjadi salah satu hal penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni sekaligus berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan proses seleksi calon penerima harus dilakukan secara cermat dan berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan.
Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran dan diberikan kepada warga yang memang membutuhkan perbaikan rumah.
“Harapannya program ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan harapannya adalah dari ketua RT, Pak Ketua RT, Pak RT, Pak RW sampai ke tingkat kelurahan itu bisa menseleksi memang masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan,” kata Bambang, Sabtu (12/9/2026).
Bambang juga menyoroti keberlanjutan bantuan sosial bagi warga yang menerima program bedah rumah.
Ia mengingatkan, perbaikan kondisi fisik rumah tidak serta-merta membuat kondisi ekonomi penerima berubah.
Karena itu, warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial dinilai tetap perlu mendapatkan perhatian setelah rumahnya diperbaiki.
“Jangan sampai keliru di dalam menentukan itu. Dan nanti kalau sudah mereka itu rumahnya dibedah itu jangan terus yang biasanya mereka dapat bantuan sosial, silang gak bisa itu kan hanya rumahnya aja yang berubah,” ujarnya.
Di tingkat kelurahan, proses pengusulan penerima dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Lurah Lontar Iwan Ahmadi mengatakan terdapat dua warga di wilayahnya yang menerima bantuan program bedah rumah, yakni Nuryadi dan Nurasim.
Menurut Iwan, keduanya diusulkan karena masuk dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dan memiliki penghasilan di bawah upah minimum.
“Karena mereka kan masuk ke desil yang lebih kecil, jadi mereka penghasilannya juga di bawah UMK. Jadi kami dari pihak Kelurahan mengusulkan mereka untuk mendapatkan bedah rumah,” ujar Iwan.
Salah satu penerima, Nuryadi, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta dari pemerintah.
Bantuan tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah yang sebelumnya mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap dan struktur kayu.
“Kondisi rumah, terutama bagian atap, sudah rapuh semua. Kayu-kayunya juga sudah banyak yang hancur,” kata Nuri.
Renovasi rumah tersebut dikerjakan secara swadaya oleh Nuryadi bersama anaknya. Proses pengerjaan telah berlangsung sekitar satu bulan dua minggu.
“Terima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu renovasi rumah,” ujarnya.
Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang secara nasional menyasar sekitar 450 ribu rumah.
Peninjauan pelaksanaan program dilakukan di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Wilayah tersebut memiliki sekitar 32 ribu penduduk.
Pelaksanaan program di tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan perumahan tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik hunian, tetapi juga menjangkau warga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kriteria penerima.
Editor : Redaksi
