PAD Terancam Hilang, Data Pipa BUMN di Lahan Pemkab Gresik Tak Transparan

author M. Aidid Koresponden Gresik

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Keberadaan jaringan pipa milik perusahaan BUMN yang melintas di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menuai sorotan. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semestinya bisa diperoleh dari pajak dan retribusi pemanfaatan aset daerah terancam hilang akibat tidak jelasnya data perizinan dan kepemilikan pipa tersebut.

Ironisnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik, yang seharusnya memiliki data teknis dan administrasi terkait pemanfaatan ruang, justru memberikan informasi yang bias dan membingungkan saat dikonfirmasi wartawan.

“Kalau itu sudah saya jawab, di tanah KAI. Izin sudah ada, tapi tanah pakai KAI. Ingat, sudah dirapatkan. Sepertinya sudah. Wong sudah dirapatkan kok. Menawi sekaligus cek ke Pak Reza ya,” ujar Kepala Dinas PUPR Gresik, Dhiannita Tri Astuti, melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/10/2025). Reza Pahlevi adalah  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Gresik. 

Pernyataan tersebut tidak memberikan kepastian, bahkan menimbulkan pertanyaan baru mengenai transparansi dan akurasi data lintasan pipa yang mestinya menjadi sumber pemasukan daerah.

Kepala Bidang Aset Pemkab Gresik, Abdul Adhiem, mengaku tidak pernah menerima data resmi dari dinas PUTR maupun instansi terkait lainnya mengenai dokumen perizinan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari perusahaan yang memiliki jaringan pipa tersebut.

“Kami sudah menanyakan, tapi tidak ada jawaban pasti. Kalau memang sudah berizin, seharusnya kami bisa menarik retribusi. Tapi kalau data saja tidak terbuka, bagaimana bisa menghitung potensi PAD-nya?” ujar Adhiem.

Menurut regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, setiap instalasi permanen yang berada di ruang milik publik atau negara wajib mengantongi izin pemanfaatan ruang dan izin bangunan dari pemerintah daerah.

Tanpa izin tersebut, pemasangan pipa di atas aset negara dapat dikategorikan sebagai penggunaan tanpa hak yang melanggar aturan, dan tentu saja berpotensi merugikan daerah dari sisi penerimaan.

Kini publik menanti sikap tegas dari Pemkab Gresik dalam menertibkan aset strategis ini, agar tidak terus menjadi celah kebocoran PAD dan demi tegaknya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. did

Berita Terbaru

Sambut Hari Guru, Purnomo Polisi Belajar Baik Berencana Berikan Modal Usaha untuk 100 Guru Honorer

Sambut Hari Guru, Purnomo Polisi Belajar Baik Berencana Berikan Modal Usaha untuk 100 Guru Honorer

Senin, 16 Nov 2026 15:16 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Momentum peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2026, menjadi kesempatan bagi Ipda Purnomo Polisi Belajar Baik…

Pedagang di Situbondo Mulai Ketar-ketir, Harga Jagung Anjlok ke Rp2 Ribu

Pedagang di Situbondo Mulai Ketar-ketir, Harga Jagung Anjlok ke Rp2 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 15:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sejumlah pedagang khususnya komoditas jagung di Situbondo mengaku ketar-ketir lantaran harganya yang dinilai tinggi setelah…

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…