SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam sepekan terakhir, KPK membidik beberapa oknum jaksa di berbagai tempat dalam operasi tangkap tangan. Namun, menurut MAKI, KPK masih belum mengungkap kasus-kasus besar seperti yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
”KPK seperti tidak mampu berbuat apa-apa, KPK bahkan pada posisi tertentu sekarang menjadi penonton atas kehebatan Kejagung. Bahwa kemarin ada jaksa nakal, ya memang harus diproses. Tapi nampak kayak tidak menyaingi Kejagung yang hebat menangani kasus besar, tapi malah nangkapi jaksa, kesannya oh jaksa juga ada boroknya loh," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik capaian KPK sepanjang tahun 2025. Boyamin menilai KPK seharusnya lebih hebat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi.
"Versi saya (prestasi KPK) semakin menurun dan semakin menampakkan rutinitas. Jadi terus terang aja saya kecewa sama prestasi KPK selama 5 tahun terakhir. Mudah-mudahan ini sebagai titik balik, tahun depan akan lebih hebat menangani perkara-perkara big fish, ikan-ikan besar," harap Boyamin.
Dia menyebut KPK harusnya hebat dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Terkait penindakan, Boyamin mengatakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil sekelas bupati. Dia pun membandingkan dengan penindakan yang dilakukan Kejagung.
"Saya selalu membandingkan dengan Kejaksaan Agung, yang mana Kejagung itu perkara yang ditangani besar, bahkan ratusan triliun dan out of the box, misalnya yang ditangani asuransi Jiwasraya, Asabri, itu sebenarnya hanya penggorengan saham dan KPK tidak pernah berani menangani itu karena hanya dianggap penggorengan saham," ucap Boyamin.
"Terus waktu minyak goreng langka harga mahal, dianggap penyelundupan, tapi oleh Kejagung dianggap korupsi. Terakhir pajak terkait dengan Djarum, itu juga ditangani. Sementara KPK nggak pernah berani, KPK hanya berani soal OTT yang berkaitan dengan suap," tambahnya.
Boyamin menilai capaian KPK sepanjang 2025 hanya sekadar agar dianggap bekerja. Menurutnya, angka-angka penindakan yang dilakukan KPK selama 2025 tidak layak dibanggakan. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
