Terganjal Komitmen Kontraktor, Pedagang dan Warga Desak Rehabilitasi Alun-alun Kota Kediri Segera Dimulai

author Duchan Prakasa

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penampakan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri terus disuarakan. SP/ DUCHAN PRAKOSO
Penampakan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri terus disuarakan. SP/ DUCHAN PRAKOSO

i

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Harapan percepatan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri terus disuarakan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir, hingga warga sekitar mendesak agar proyek yang mangkrak hampir tiga tahun itu segera dilanjutkan.

Ketua PKL Alun-Alun Kota Kediri, Soebagiyono, mengungkapkan kondisi pedagang saat ini semakin memprihatinkan sejak kawasan tersebut ditutup untuk proyek pembangunan. Terlebih, saat proyek mangkrak.

"Harapan kami kepada Mbak Vinanda (Wali Kota Kediri) supaya bisa segera dibangun lagi. Biar para pedagang bisa hidup seperti dulu. Karena dari jumlah 97 pedagang, yang aktif separo tidak ada. Modal habis, barang habis. karena modal pinjaman. Sekarang yang tersisa tidak ada 10 pedagang. Tempatnya tahu sendiri. Saya sebagai ketua itu nelangsa dan sedih," ujarnya, pada Rabu 15 April 2026.

Menurutnya, berbagai upaya spiritual bahkan telah dilakukan para pedagang untuk mengetuk harapan agar pembangunan segera dilanjutkan.

"Kita upayakan sejak lebaran kemarin mengadakan istiqasah. Kita mengetuk kepada yang Maha Kuasa, supaya cepat dilanjutkan. Bagaimana caranya Pemkot Kediri saya hanya bisa berharap. Saya menanti kebijakan Bu Wali supaya bisa segera selesai dan PKL bisa berjualan kembali," imbuhnya.

Diketahui, Alun-Alun Kota Kediri ditutup sejak 19 Desember 2023 untuk proses pembangunan. Namun hingga kini proyek tersebut belum menunjukkan progres lanjutan. Para pedagang bahkan telah direlokasi sejak Mei 2023.

Kondisi serupa juga dirasakan para pekerja informal seperti tukang parkir. Yayuk, yang telah lebih dari 10 tahun bekerja di kawasan tersebut, mengaku pendapatannya turun drastis.

"Sekarang sepi banget. Tarif parkirnya Rp2 ribu. Sekarang sehari hanya dapat Rp15-20 ribu. Paling besar Rp50 ribu. Dulu bisa Rp200-300 apalagi kalau hari minggu kan ramai," katanya.

Ia berharap pembangunan segera dimulai kembali agar aktivitas ekonomi di kawasan tersebut kembali hidup. Sementara itu, pihak kelurahan juga mengakui banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait mandeknya proyek tersebut.

"Harapan mereka dulu itu sempat ramai. Cikal bakal Kota Kediri ini di Kampung Dalem. Harapan saya berharap Pemkot Kediri bisa segera merealisasikan alun-alun. Kedua, masalah PKL, berharap alun-alun segera ditindaklanjuti," ungkap Kepala Kelurahan Kampung Dalem.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan. Sejumlah tahapan administratif telah dilalui, termasuk proses di Mahkamah Agung, audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kajian teknis oleh tim ahli dari UPN Veteran Jawa Timur.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari menjelaskan bahwa kendala utama saat ini adalah belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan kontraktor terkait nilai pembayaran proyek.

"Sesuai amar putusan tersebut bahwa untuk membayar prestasi pekerjaan itu harus dilakukan audit atau review dari APIP dalam hal ini BPKP. Sehingga kemarin sudah kami sampaikan. agar masyarakat teringat kembali, atau yang belum tahu agar tahu bahwa Pemerintah Kota Kediri selama ini tidak tinggal diam," jelasnya.

Berdasarkan hasil audit BPKP dan kajian tim ahli, nilai pembayaran yang direkomendasikan sebesar Rp6,6 miliar. Namun pihak kontraktor mengajukan klaim hingga Rp16,2 miliar. Perbedaan nilai tersebut menjadi penyebab utama belum dimulainya kembali proyek rehabilitasi.

Endang menegaskan, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi yang berlaku.

"Karena yang dipakai membayar itu uang negara. Kalau uang swasta, tidak perlu BPKP atau BPK. Jadi mengeluarkan uang negara harus hati hati. Jangan sampai terjadi kerugian negara," tegasnya.

Sebelumnya, kedua belah pihak juga telah menandatangani pakta integritas untuk menerima hasil audit BPKP sebagai dasar pembayaran. Selain itu, penunjukan tenaga ahli independen juga telah disepakati bersama.

Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri masih menunggu komitmen dari pihak kontraktor agar menyepakati hasil audit tersebut, sehingga pembangunan Alun-Alun Kota Kediri dapat segera dilanjutkan. can

Berita Terbaru

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

‎‎LlSURABAYAPAGI.com, Madiun – Kue manco menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang terus diper…

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…