Program Imigrasi Masuk Desa, Cegah dan Perkuat Perlindungan masyarakat di Blitar

author Lestariyono Blitar

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com Blitar - Dengan Program Masuk Desa, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mengintensifkan pendekatan langsung ke masyarakat yang digelar di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Rabu (22/4/2026). 

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan warga dari iming-iming kerja ke luar negeri yang berpotensi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu dipertegas Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, bahwa desa merupakan titik awal yang krusial dalam rantai migrasi tenaga kerja. Dengan minimnya informasi dan literasi migrasi di tingkat desa kerap sekali dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja secara non prosedural.

“Banyak kasus berawal dari desa. Karena itu kami hadir langsung, memastikan masyarakat memahami prosedur yang benar serta risiko jika berangkat secara ilegal,” ujarnya.

Lebih jauh Aditya menjelaskan dalam pelaksanaannya, Imigrasi Blitar mengedepankan peran Pimpasan (Petugas Imigrasi Pembina Desa) sebagai ujung tombak. Pimpinan bertugas melakukan pembinaan, memberikan sosialisasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan kantor imigrasi dalam hal informasi keimigrasian, khususnya terkait pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui forum tatap muka, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tata cara menjadi PMI yang prosedural, mulai dari kelengkapan dokumen, jalur resmi penempatan, hingga hak dan kewajiban selama bekerja di luar negeri. Edukasi ini juga disertai dengan penjelasan mengenai berbagai modus TPPO yang kerap berkedok penyaluran tenaga kerja.

“Kami tekankan bahwa tidak semua tawaran kerja itu aman. Ada banyak modus yang berujung pada eksploitasi. Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat diharapkan lebih waspada,” terang Pria yang murah senyum ini pada wartawan di kantornya kemarin.

Tak hanya fokus pada aspek edukasi, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa penyaluran 150 paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar sosialisasi. Kami ingin hadir secara utuh, memberikan edukasi sekaligus kontribusi nyata bagi masyarakat di wilayah kerja kami,” tegasnya.

Program “Imigrasi Masuk Desa” merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengusung semangat bertemakan “Imigrasi untuk Rakyat”. Di tingkat daerah, program ini diterjemahkan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Aditya menyampaikan, program ini telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan akan terus ditingkatkan. Pada tahun 2026, pihaknya menargetkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan hingga tiga kali dengan lokasi yang berbeda.

“Tahun ini kami rencanakan tiga kali pelaksanaan. Setelah kegiatan ini, sekitar dua bulan ke depan akan kami lanjutkan di desa lain,” Ungkapnya.

Dengan strategi jemput bola hingga ke tingkat desa, Imigrasi Blitar berupaya memperkuat sistem pencegahan dari hulu. Untuk itu  harapannya, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya migrasi yang aman dan legal, tetapi juga mampu melindungi diri dari praktik praktik perdagangan orang yang marak di tengah tengah masyarakat. les

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…