Dampak Lumpur Lapindo, Pemkab Sidoarjo Bentuk Satgas Percepatan Penyelesaian

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Sidoarjo rapat bersama PPLS untuk menentukan langkah penanganan dampak Lumpur Lapindo. SP/ SDA
Bupati Sidoarjo rapat bersama PPLS untuk menentukan langkah penanganan dampak Lumpur Lapindo. SP/ SDA

i

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah, mulai dari ganti rugi lahan yang belum tuntas hingga persoalan legalitas data warga terdampak, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo membentuk Satgas Percepatan Penyelesaian Dampak Lumpur Lapindo yang telah berlangsung hampir 20 tahun tersebut.

"Kami ingin persoalan yang sudah berlangsung hampir 2 dekade ini segera menemukan titik terang. Karena itu Pemkab Sidoarjo membentuk Satgas khusus untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa," jelas Bupati Sidoarjo Subandi, Rabu (03/06/2026).

Satgas tersebut akan diisi oleh unsur-unsur yang memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik agar kinerjanya efektif. Kepala Satgas akan berasal dari unsur Sekretariat Daerah. Dan salah satu fokus utama Satgas adalah melakukan verifikasi dan pendataan ulang secara akurat. Sebab hingga saat ini masih ditemukan perbedaan data terkait status pembayaran ganti rugi maupun status kepemilikan lahan.

"Anggotanya tidak perlu banyak, tetapi harus efektif. Di dalamnya ada unsur pemerintah daerah, tim hukum, tiga camat wilayah terdampak, perwakilan BPLS, serta perwakilan korban atau pemilik lahan," ujarnya.

Pemkab Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data lengkap terkait SKL maupun Rencana Induk kawasan terdampak. Seluruh data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi.

Lebih lanjut, Menurut Subandi, penyelesaian tidak hanya menyasar warga pemilik rumah dan lahan, tetapi juga para pelaku usaha yang aktivitas ekonominya terhenti akibat terdampak lumpur Lapindo.

Ia berharap keberadaan Satgas mampu mempercepat penyusunan data yang lengkap dan valid sehingga proses penyelesaian ganti rugi maupun pembebasan lahan dapat segera direalisasikan tanpa kembali terkendala perdebatan data. Sehingga penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dapat segera dilakukan. sd-01/dsy

Berita Terbaru

PDAM Mati 15 Hari, BPBD Probolinggo Distribusikan 5.000 Liter Air Bersih di Desa Tigasan Wetan

PDAM Mati 15 Hari, BPBD Probolinggo Distribusikan 5.000 Liter Air Bersih di Desa Tigasan Wetan

Selasa, 23 Jun 2026 14:11 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Melihat fenomena gangguan layanan air bersih akibat distribusi PDAM yang mati selama kurang lebih 15 hari di Dusun Krajan RT 06…

Perkuat Akses Ekonomi, Jembatan Perintis Garuda di Lumajang Capai 97,88 Persen

Perkuat Akses Ekonomi, Jembatan Perintis Garuda di Lumajang Capai 97,88 Persen

Selasa, 23 Jun 2026 14:09 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Sebagai bagian dari upaya percepatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas…

Dukung Kualitas Pendidikan, Pemkab Madiun Perkuat Pengelolaan Dana Hibah BPPDGS

Dukung Kualitas Pendidikan, Pemkab Madiun Perkuat Pengelolaan Dana Hibah BPPDGS

Selasa, 23 Jun 2026 13:40 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka meningkatkan kualitas sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah berkomitmen untuk memperkuat…

Hujan Deras, Pemkot Surabaya Optimalkan Percepatan Drainase Atasi Genangan Banjir

Hujan Deras, Pemkot Surabaya Optimalkan Percepatan Drainase Atasi Genangan Banjir

Selasa, 23 Jun 2026 13:24 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Mengingat intensitas hujan tinggi yang turun merata sejak dini hari terjadi di luar pola musim yakni selama dua hari…

Pendapatan APBD Jatim 2025 Lampaui Target, Khofifah Sampaikan Nota Keuangan di DPRD

Pendapatan APBD Jatim 2025 Lampaui Target, Khofifah Sampaikan Nota Keuangan di DPRD

Selasa, 23 Jun 2026 13:18 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P…

KADIN Surabaya: Padam Listrik Bukan Sekadar Masalah Teknis, Tapi Ganggu Roda Ekonomi

KADIN Surabaya: Padam Listrik Bukan Sekadar Masalah Teknis, Tapi Ganggu Roda Ekonomi

Selasa, 23 Jun 2026 13:13 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah mendapat perhatian dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN)…