SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Fungsi legislasi, anggaran (budgeting) dan pengawasan terus dilakukan oleh DPRD, dalam mengawal berbagai pembangunan di Lamongan, seperti saat memberikan berbagai rekomendasi konstruktif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan, Senin (27/4/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.
Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD, H. Moh. Freddy Wahyudi tersebut, menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif, dalam memperkuat kualitas pembangunan di Kabupaten Lamongan.
Dalam forum tersebut, seperti disampaikan Freddy panggilan akrab politisi PKB ini, kalau DPRD Kabupaten Lamongan melalui panitia khusus (Pansus) I, II, III, dan IV menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang memuat saran, masukan, serta koreksi terhadap pelaksanaan program, dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Rekomendasi yang disampaikan itu lanjutnya mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga optimalisasi penanggulangan bencana daerah.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan inovasi pelayanan publik, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah, sebagai kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pentingnya penguatan inovasi pelayanan, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah," harapnya.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengembangkan potensi unggulan daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara pada sektor sosial, perhatian diberikan pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan dasar.
Pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang terintegrasi serta pengelolaan sampah yang lebih optimal dan ramah lingkungan.
Sedangkan dalam aspek kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi perhatian utama untuk meningkatkan respons dan mitigasi risiko bencana.
Menanggapi hal tersebut, bupati Yuhronur Efendi menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD, sebagai bentuk pengawasan sekaligus kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan penting, dalam penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," katanya.
Karena nelalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Editor : Redaksi
