SURABAYAPAGI.COM : Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap potensi keuntungan besar yang bisa didapat negara lewat pembentukan badan tersebut. Lembaga itu dibentuk untuk menutup celah praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan.
Purbaya menjelaskan, praktik itu dilakukan dengan cara perusahaan Indonesia menjual komoditas ke anak usahanya sendiri di luar negeri, misalnya di Singapura, dengan harga murah. Setelah itu barang yang sama dijual lagi ke negara tujuan seperti Amerika Serikat dengan harga jauh lebih tinggi.
"Saya suruh pilih 10 perusahaan eksportir, perusahaan CPO. Terus saya suruh cari pengapalan CPO-nya random, ship by ship, masing-masing perusahaan minimal 3, dipilih random juga pengapalannya. Jadi jelas sekali yang kita lihat, perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaan di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya, dia juga," jelas Purbaya di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
"Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura," sambung Purbaya.
Ia mengatakan, temuan itu setelah Kementerian Keuangan kemudian membentuk "tim 10" di National Single Window (NSW) untuk menelusuri pola ekspor menggunakan AI. Hasilnya, ditemukan pola harga yang jomplang antara harga ekspor dari Indonesia ke Singapura dibanding harga jual akhir di AS.
"Dari situ ship to ship saya bisa lihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricenya beda. Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya," beber Purbaya.
Menurut Purbaya, kondisi itu membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan besar, mulai dari pajak penghasilan hingga penerimaan ekspor lainnya. Praktik serupa juga disebut mulai ditemukan pada ekspor batu bara ke India.
Karena itu, badan ekspor yang sedang disiapkan Presiden Prabowo Subianto disebut akan berfungsi menghilangkan praktik tersebut secara struktural. Dengan begitu, keuntungan ekspor diharapkan lebih banyak tercatat di Indonesia.
"Dari situ saya sudah dirugikan setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi kementerian keuangan, saya rugi. Padahal saya cari income setengah mati sementara yang depan mata seperti itu. Kalau saya random 10 perusahaan dan saya suruh pilih 3 kapal secara random, semuanya seperti itu. Ya berarti itu praktek yang lumrah," ungkap Purbaya.
Positif Bagi Penerimaan Negara
Purbaya mengancam pihak yang main-main akan ditindak tegas pemerintah. Bendahara Negara bahkan tak segan menambah pajak bagi pengusaha yang tetap melanggar.
"Lembaga yang dibuat Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintahan nggak akan main-main ya, kalau main-main gue pajakin loh, awas. Jadi itu tujuan utamanya, jadi kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak," ucapnya.
Purbaya menilai dampaknya bukan hanya positif bagi penerimaan negara, tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, laba emiten bisa melonjak karena keuntungan yang sebelumnya tercatat di luar negeri bakal masuk ke laporan keuangan perusahaan di dalam negeri. n jk, erc, rmc
Editor : Redaksi
