‎Nu’man Iskandar: Kasus PT JPC Cerminan Lemahnya Pengawasan Pemkot Madiun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Lahan yang dikelola PT JPC sebagai lahan parkir umum di jalan Soetomo Kota Madiun.
Lahan yang dikelola PT JPC sebagai lahan parkir umum di jalan Soetomo Kota Madiun.

i

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Munculnya dugaan PT Jatim Parkir Center (JPC) selaku pengelola lahan parkir di Jl. dr.Soetomo Kota Madiun, yang diduga belum memiliki izin Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) meski sudah beroperasi kurang lebih selama empat tahun. Sudah semestinya menjadi perhatian Plt.Walikota.

‎Direktur Statistika Indonesia Riset Nu'man Iskandar menilai, kejadian ini seolah membuka tabir lemahnya kinerja pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam urusan tata kelola infrastruktur pengelolaan parkir di Kota Madiun.

‎"PT JPC potret kinerja Pemkot dalam mengurusi infrastruktur pengelolaan parkir di Kota Madiun," katanya Kamis (21/5/2026).

‎Menurut Nu'man, dinas terkait harusnya segera bertindak ketika mengetahui dugaan pelanggaran tersebut. Salah satunya mungkin menghentikan aktivitas sementara pekerjaan di lokasi tersebut. Dengan begitu Pemkot terkesan hadir dalam menyikapi persoalan yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat.

‎Selain itu, langkah tegas tersebut juga dinilai dapat menjadi bukti keseriusan Pemkot Madiun dalam memperbaiki tata kelola yang kini tengah menjadi perhatian lembaga antirasuah. Menurutnya, siapapun pengusahanya, termasuk yang sebelumnya dianggap dekat dengan penguasa, tetap harus ditindak sesuai aturan meski penanganannya dinilai terlambat.

‎

‎"Mengetahui hal ini Pemkot seharusnya bertindak tegas. Dengan menghentikan aktivitas di lokasi tersebut misalnya. Tujuannya jelas ketika ada persoalan terkait tata kelola Pemkot hadir turun untuk menegakkan aturan sesuai perda," ujarnya.

‎Mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mengatakan dasar hukum penindakan jelas karena sudah diatur dalam perda kota Madiun no.30 tahun 2018 sebagai perubahan dari Perda no.09 tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu lintas. Dalam pasal 14 terkait sanksi Administrasi hingga pasal 17 mengenai ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

‎"Jadi tidak ada alasan lagi bagi Pemkot untuk menindak tegas pengusaha nakal yang belum mengantongi maupun mengurus Andalalin. Karena semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah," pungkasnya.mdn

Tag :

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…