SURABAYA – Dua BUMD perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, menyatakan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan PT Jamkrida Jawa Timur untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif.
Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto, menjelaskan lembaga penjaminan memiliki peran penting membantu UMKM yang belum memiliki agunan memadai agar tetap dapat memperoleh akses kredit perbankan. Melalui skema penjaminan, Jamkrida dapat menjamin hingga 75 persen nilai kredit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Jamkrida Jatim juga mengusulkan tambahan penyertaan modal dari Pemprov Jatim senilai Rp 100 Miliar. Angka itu untuk menambah kapasitas fiskal PT Jamkrida, dari yang seharusnya Rp 600 Miliar modal dasar sejak berdiri hingga saat ini senilai Rp 180 Miliar saja. "Dengan tambahan modal sebesar Rp100 miliar, kapasitas penjaminan diproyeksikan meningkat hingga Rp4 triliun, yang berpotensi menjangkau sekitar 106.667 UMKM dan menciptakan lebih dari 320 ribu lapangan kerja di berbagai sektor produktif, mulai pertanian, industri, peternakan, hingga perdagangan dan jasa," urai Untung Heri dalam Diskusi Publik Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida yang diselenggarakan Pokja Wartawan Indrapura, Selasa 30/6/2026.
Tak disangka, dalam diskusi tersebut muncul tanggapan dari 2 BUMD Perbankan milik Pemprov Jatim yakni Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim. Selama ini, sinergi 2 BUMD perbankan terhadap PT Jamkrida sudah berjalan untuk menopang penjaminan kredit UMKM. SEhingga ke depan, sinergi tersebut bisa ditingkatkan lagi.
Direktur Pemasaran Bank UMKM Jawa Timur, Agung Soeprihatmanto, mengatakan kolaborasi dengan Jamkrida menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. "Kolaborasi dengan Jamkrida Jatim menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sehingga mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.
Agung menjelaskan, Bank UMKM Jatim saat ini memiliki modal sekitar Rp442 miliar dengan kepemilikan saham mayoritas atau 85,20 persen dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bank UMKM juga didukung jaringan 32 kantor cabang, 132 kantor kas, serta lebih dari 1.100 pegawai yang melayani pembiayaan sektor UMKM di berbagai daerah.
Sementara itu, Assistant Vice President Investor Relations Bank Jatim, Derry Widya Ariyanta, menegaskan Bank Jatim juga terus memperkuat transformasi bisnis untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dengan Bank UMKM dan Jamkrida menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembiayaan sektor produktif di Jawa Timur.
"Saat ini sudah ada ribuan debitur kami para pelaku UMKM yang penjaminan dari PT Jamkrida," ungkap Agung.
Senada, Asisten Vice President Manajemen Investor PT Bank Jatim, Derry Widya Ariyantana menyampaikan selama ini sudah melakukan sinergi dengan PT Jamkrida dalam kategori consumer loan. Banyak nasabah Bank Jatim yang mengalami kendala kredit yang kini ditangani PT Jamkrida. "Saat ini PT Jamkrida merupakan 3 besar mitra kerja PT Bank Jatim untuk nasabah kami yang terkendala kredit," jelas Derry.
Ke depan, pihaknya akan terus melakukan bisnis yang sama-sama menguntungkan sebagai sesama BUMD. Terlebih Bank Jatim tak hanya menjadikan UMKM sebagai prioritas penyaluran kredit, akan tetapi bank Jatim juga menjalin kerjasama dengan 5 Bank Pemerintah Daerah di luar Provinsi Jawa Timur. "Kalau untuk UMKM itu pasti, bahkan kami siap menggandeng PT Jamkrida untuk merambah market di luar Jawa Timur bersama-sama," sebutnya.
SEmentara itu Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengaku sudah melihat perkembangan cukup signifikant terhadap BUMD Jatim yang bergerak di bidang Keuangan. Pertama, kontribusi deviden masing-masing 3 BUMD Ini terus mengalami kenaikan bahkan beberapa diantaranya melebih target yang sudah ditentukan. Kedua, peningkatan laba BUMD menjadi prioritas seiring diberlakukannya UU HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah) yang membuat pendapatan Pemprov menurun drastis. "Salah satunya melalui penyertaan modal terhadap BUMD, seperti Jamkrida dan Bank UMKM kinerjanya semakin baik maka UMKM dan lapangan kerja ikut meningkat. disini otomatis deviden juga ikut naik," harap politisi Partai Golkar ini. rko
Editor : Redaksi
