SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Persoalan akses armada pengangkut sampah yang kesulitan manuver mengambil residu sampah segera terselesaikan.
Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo melakukan gerak cepat terkait penanganan penumpukan sampah di TPS Desa Sentul, Kecamatan Sidoarjo.
Upaya itu dilakukan dengan melakukan pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Selain itu, pengelolaan juga ditingkatkan dengan penguatan sistem berbasis digital serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
"Kami sudah melakukan sidak beberapa kali di TPS Desa Sentul serta berkoordinasi dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon sebagai langkah untuk mencegah krisis sampah di wilayah desa," ujar Budi Santoso, pejabat di lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo, Senin (10/8).
Budi juga mengatakan, persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat. Menurutnya, langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin besar di masa mendatang.
"Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing," pintanya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS 3R yang ada untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana demi upaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Sementara itu, dengan adanya koordinasi gerak cepat DLHK Kabupaten Sidoarjo untuk membuka akses armada, Pemerintah Desa Sentul mengapresiasi dengan baik.
"Masih banyak yang perlu dibenahi di TPS Desa Sentul, di antaranya atap hanggar TPS yang belum terpasang dan armada pengangkut sampah ke TPA Jabon yang seharusnya rutin mengangkut residu," tandas Kades Sentul, Munasik.
Lebih lanjut, melalui partisipasi masyarakat serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri dapat tercapai, bahkan sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.
"Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat, dan harapan kami Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa segera turun," ujarnya.
Seperti diketahui, dana BKK bersumber dari APBD, bukan dari APBN, dan wajib dibelanjakan secara khusus untuk program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau insentif kelembagaan di desa. (Hdk / hik)
Editor : Redaksi
