SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan keluarga.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai penataan PKL oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik. Namun, penataan tersebut harus dibarengi dengan solusi yang berpihak kepada para pedagang.
"Penataan penting dilakukan, tetapi jangan sampai menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah. PKL adalah bagian dari ekonomi kerakyatan yang harus dilindungi," ungkap Laila Mufidah, Kamis (16/7).
Menurutnya, penataan yang mengedepankan dialog dan pendekatan humanis akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Dengan kebijakan yang tepat, keberadaan PKL tidak hanya menjadi bagian dari wajah kota yang tertib, tetapi juga menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan di Surabaya," terangnya.
Laila menerangkan bahwa penataan PKL itu sebagai langkah yang harus diambil tanpa bermaksud menghalangi warga mencari nafkah."Mari tertib bersama tanpa merampas hak fasilitas umum dan berjualan di bahu jalan. Bisa menyusahkan orang lain karena macet," kata politisi perempuan yang akrab disapa Ning Mufidah.
Laila Mufidah melanjutkan, penataan PKL saat ini memang menjadi perhatian bersama. Sebagai kota besar, pedagang kaki lima ini akan terus mengikuti gerak arah kota. Banyak urban di kota sekelas Surabaya.
Selain kota jasa juga kota dengan pusat ekonomi ada di ibu kota Provinsi Jatim ini. Sampai kapan pun PKL akan selalu ada. Bahkan PKL juga selalu menjadi bagian dari isu tata kota.
"Selain persoalan parkir dan sampah, PKL akan terus menjadi atensi kita semua. Saya juga terbantukan dengan PKL. Tapi mari berjualannya di tempat yang tepat. Bukan di tepi-tepi jalan," ungkap Mufidah.
Politisi perempuan PKB ini mendukung langkah Pemkot Surabaya terus menata kota. Memberi kenyamanan warga. Mufidah yakin bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menciptakan kenyamanan untuk semua warga.
Pemkot tidak menghambat siapa pun untuk mencari nafkah. Bahkan mendukung. Banyak sentra wisata kuliner (SWK) dibangun dalam rangka dukungan warga beraktivitas ekonomi.
Namun diharapkan mereka terus beraktivitas ekonomi kerakyatan dengan tidak mengambil hak pihak lain. Laila Mufidah bahwa masyarakat Surabaya memiliki kesadaran bersama untuk tidak melanggar hak orang lain.
"Mereka adalah warga Surabaya dengan KTP asli Surabaya. Mereka harus kita dukung untuk beraktivitas ekonomi. Tapi ojo nglanggar yo. Dodolan nang embong," kata Mufidah.
Meski demikian, Mufidah menekankan bahwa setiap penataan PKL dengan mengajak tertib harus humanis. Dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dibarengi dengan solusi.
Pemkot selama ini sudah melakukannya. Mengikuti setiap penataan PKL dengan menyediakan tempat baru yang sudah ditetapkan. Termasuk SWK-SWK dan bahkan Pasar di bawah PD Pasar.
Pimpinan dewan ini mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang menata PKL dengan diikuti solusi tersebut. Tidak main-main, ribuan stan pasar sudah disiapkan untuk menampung PKL dan pedagang pasar tumpah.
Banyak sentra wisata kuliner (SWK) yang dibangun di Kota Pahlawan ini juga untuk solusi penataan PKL. Meski menjadi tantangan bersama bahwa belum semua SWK ramai.
SWK ini dibangun untuk mendukung denyut nadi ekonomi warga tetap bergerak. Tidak heran jika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersikap tegas terhadap anak buahnya yang menyalahgunakan SWK untuk kepentingan pribadi.
Lurah Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, dicopot karena diduga jual beli stan SWK. Ini harus dimaknai bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mendukung aktivitas ekonomi warganya.
Siapa pun yang menghalangi warga menikmati fasilitas untuk menggerakkan ekonomi warga akan ditindak tegas. "Mari semua disiplin bareng-bareng. DPRD mendukung penegakan regulasi demi kesejahteraan warga," kata Mufidah.
Bendahara DPC PKB Surabaya ini juga mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka komunikasi langsung dengan warganya. Melalui hotline, semua warga bisa mengadu apa pun.
"Termasuk aktivitas PKL yang ada di semua sudut dan wilayah Kota Surabaya. Namun yang perlu ditekankan adalah jangan ada PKL baru di salah satu titik. Satpol PP harus memantau intensif," kata Mufidah.
Sebab ada lokasi PKL yang sudah tertata rapi dan pedagangnya bisa diatur. Bahkan Pemkot juga mengizinkan mereka jualan di salah satu titik tertentu. Jangan kemudian PKL dibiarkan bertambah.
Pemkot Surabaya menyiapkan sekitar 2.700 stan kosong di pasar milik PT Pasar Surya Perseroda atau sebelumnya PD Pasar. Ribuan stan ini termasuk untuk menampung para PKL.
Saat ini, penataan PKL akan terus dilakukan. Fasilitas tersebut diberikan tanpa biaya sewa sebagai bagian dari kebijakan penataan yang mengedepankan solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya.
Penataan PKL itu juga akan diawali dengan sosialisasi kepada setiap PKL. Kemudian diikuti prosedur peringatan hingga dilakukan penertiban. Camat dan lurah dituntut ambil peran.
Selain stan di pasar, Pemkot Surabaya juga menyiapkan sekitar 570 stan di SWK yang dapat dimanfaatkan oleh PKL maupun pedagang pasar tumpah. Alq
Editor : Redaksi
