SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan lonjakan signifikan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Anggaran BTT yang semula hanya dialokasikan sebesar Rp2 miliar diusulkan naik menjadi Rp13,52 miliar, atau meroket tajam hingga 576 persen.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna beragenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Perubahan APBD, Rabu (26/8/2026).
Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian khusus pada kenaikan ekstrem ini. Mereka menilai, lonjakan tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan APBD murni sekaligus mencurigai adanya potensi penampungan program non-darurat yang tidak transparan.
Senada dengan Golkar, Fraksi PDIP juga menyinggung kenaikan pos BTT yang memakan porsi hampir 31,6 persen dari total tambahan belanja daerah pada RAPBD Perubahan. Fraksi PDIP mempertanyakan apakah perubahan signifikan tersebut sudah sesuai dengan Standar Analisa Belanja (SAB) dan prinsip-prinsip anggaran yang berlaku.
Menanggapi persoalan itu, Plt. Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan fraksi merupakan hasil analisis kritis terhadap nota keuangan. Ia memastikan seluruh pandangan umum tersebut akan direspons secara resmi dalam agenda jawaban wali kota.
"Tentunya dari hasil pandangan umum fraksi-fraksi nanti akan kami jawab dalam jawaban wali kota. Perubahan APBD ini baru mulai dibahas, sehingga nanti akan kelihatan sekaligus bisa menjawab secara riil pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing fraksi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menegaskan bahwa meski Perubahan APBD adalah agenda rutin tahunan, setiap pergeseran anggaran tetap harus dicermati ketat. Fokus pengawasan ditekankan pada penambahan maupun pengurangan anggaran dalam program pemerintah daerah.
Pandangan fraksi, lanjut Armaya, tidak hanya menyoroti persoalan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut program, kegiatan, dan pembiayaan secara menyeluruh. Selain pos BTT, sektor lain yang turut mendapat perhatian besar dari fraksi adalah bidang pendidikan.
Seluruh catatan dan pertanyaan fraksi tersebut nantinya akan dikupas lebih rinci dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.
"Nanti kita akan menelisik di mana letak penambahan dan pengurangannya dalam program kegiatan masing-masing OPD. Kalau ada kenaikan yang signifikan di mana, kenapa, dan ada apa itu pasti akan kita tanyakan dalam proses selanjutnya," tegas Armaya.waf
Editor : Redaksi
