SURABAYAPAGI.com – OTT berkaitan dengan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, ditanggapi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan meminta publik menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum (APH).
“Isu yang terjadi kemarin, perlu kami sampaikan posisi kami di Kementerian ATR/BPN, tentunya kami yang ditanyakan dalam hal ini. Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH siapa pun,” kata Ossy usai rapat dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN akan bersikap kooperatif. Pihaknya juga akan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK,” ungkapnya.
Sorenya, KPK mengendus adanya penerimaan-penerimaan lain yang terkait dengan pihak-pihak beperkara ini.
“Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor dan terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” kata Budi.
.Ossy meminta publik menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum (APH).
“Isu yang terjadi kemarin, perlu kami sampaikan posisi kami di Kementerian ATR/BPN, tentunya kami yang ditanyakan dalam hal ini. Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH siapa pun,” kata Ossy usai rapat dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN akan bersikap kooperatif. Pihaknya juga akan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK,” ungkapnya.
Dia mengatakan jajaran Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi untuk memastikan integritas ditingkatkan. Selain itu, dia juga terus berkoordinasi agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah isu yang sedang bergulir.
“Jadi saya mohon juga publik bisa bersabar, kita tunggu aparat penegak hukum sedang bekerja, dan setelah itu tentunya kita akan selalu menghargai dan menghormatinya,” jelasnya.
“Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ossy memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan normal. Dia mengatakan pihaknya telah mengecek pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. erc,jk
Editor : Redaksi
