Cegah Penyimpangan, Pemkab Pantau Distribusi BBM di SPBU Pamekasan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Antrean kendaraan bermotor di SPBU Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan. SP/PMK
Antrean kendaraan bermotor di SPBU Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan. SP/PMK

i

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Menindaklanjuti agar antrian panjang bahan bakar minyak (BBM) di SPBU tidak terulang kembali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, gencar melakukan pemantauan distribusi BBM di wilayah setempat. Pemantauan dilakukan bersama aparat kepolisian dan TNI.

"Selain melakukan pemantauan, kami juga berkoordinasi dengan pemilik SPBU terkait kasus antrean kendaraan bermotor yang terjadi di Pamekasan ini," jelas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDM) Pemkab Pamekasan Sri Puji Harijani, Kamis (29/10/2026).

Harijani menjelaskan antrean yang terjadi di SPBU karena jatah distribusi dari Pertamina berkurang. Akibatnya, kendaraan antre untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dan bahkan ada sopir truk terpaksa menginap di SPBU. 

Sehingga, kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Kabupaten Pamekasan pada 2026 ini sebanyak 73.000 kiloliter (kl) dan meningkat menjadi 75.260 kl setelah pemkab mengajukan tambahan pada Juli 2026. Lalu pada Oktober ini, kuota Pertalite kembali bertambah 289 KL menjadi 75.549 kl. "Kalau dari sisi Pertalite kita aman, karena kuota bertambah. Yang berkurang adalah BBM jenis solar," katanya.

Menurut Harijani, kuota solar pada Januari 2026 tercatat sebesar 36.431 kiloliter (kl) dan meningkat menjadi 36.985 kl pada Juli 2026. Namun memasuki Oktober 2026 atau pada triwulan IV, solar mengalami penyesuaian menjadi 35.614 kl.

"Jadi, ada penurunan 1.371 kl dan ini yang menyebabkan terjadi antrean kendaraan bermotor di hampir semua SPBU di Pamekasan ini," katanya.

Pemkab Pamekasan memutuskan untuk mengajukan permohonan penambahan kuota. Selain kuota, keterlambatan pasokan dari Pertamina ke SPBU juga menjadi penyebab terjadinya antrean kendaraan bermotor. Sementara itu, adanya temuan lain yakni penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM menggunakan jeriken. 

Oleh karenanya, Pemkab mengindikasikan adanya surat rekomendasi yang dipindahtangankan kepada pihak lain. Pemerintah daerah juga akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan sesuai ketentuan. pm-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…