SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas benar-benar tancap gas, setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri merekom dia sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) yang diduetkan dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Bahkan dalam tiga hari belakangan ini, Anas rajin menemui elite PDIP di Surabaya, Blitar dan Ponorogo. Namun manuvernya itu justru mendapat kritikan publik, lantaran terkesan meninggalkan tugas utamanya sebagai kepala daerah. Bahkan, kegiatan politik yang dilakukan Anas di hari kerja, rawan terjadi penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Termasuk dana yang digunakan selama safari politik.
Pakar kebijakan publik asal Universitas Sunan Giri, Agus Anhari, misalnya. Menurutnya, seharusnya Azwar Anas mundur dari jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi jika masih mengedepankan kegiatan politiknya. Sebab, apabila tidak mundur, kekhawatiran terjadi konflik kepentingan akan sangat besar.
"Dari segi penggunaan APBD saja misalnya, dana operasional bupati kan masuk APBD. Itu perlu dilihat apakah perjalanan kemarin ada dana itu yang digunakan? Selain itu, dia kan sudah deklarasi maju Pilgub, lebih baik mundur saja. Karena risiko konflik kepentingan terjadi akan sangat besar," ungkap Agus kepada Surabaya Pagi, Kamis (19/10/2017).
Lebih lanjut, menurut Agus, sikap yang dilakukan oleh Anas tersebut saat ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari mal-administrasi. "Karena, kemarin saat seminar dengan Ombudsman, ada tambahan 8 item yang masuk dalam mal-administrasi. Salah satunya adalah pengabaian. Nah 3 hari tidak berada di Banyuwangi dan bukan untuk tugas kedinasan ini kan bentuk dari pengabaian tugas," papar Agus.
Aktivis anti-korupsi dari LBH Surabaya Wachid Habibullah juga mengutarakan hal senada. Menurutnya proses politik yang belum masuk masa kampanye menjadikan korupsi dalam bentuk penyelewengan fasilitas negara sangat rawan terjadi. Bukan hanya untuk Bupati Banyuwangi Azwar Anas, tapi juga Wagub Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Gus Ipul sejak awal dia menyatakan maju sebagai calon gubernur. Padahal posisinya sebagai Wagub yang sekarang dijabat, terkesan beliau melakukan kampanye. Itu rawan sekali penyalahgunaan. Jika perlu, penggunaan dana untuk kepala daerah itu langsung diaudit,” papar dia.
Solusi untuk menanggulangi hal tersebut, menurut Wachid akan sangat sulit sekali untuk dilakukan. "Ini yang menjadi problem. Ketika memang agenda Pilkada belum memasuki kampanye. Tapi, kegiatan yang dilakukan Kepala Daerah yang maju di Pilkada dengan menggunakan fasilitas negara rawan sekali untuk diselewengkan," katanya.
Salah satunya, menurut Wachid adalah dengan melalui kontrol sosial. Masyarakat, terlebih lagi media massa, seharusnya mampu menjadi barrier agar hal tersebut tidak terus terjadi. Selain itu, pengawasan pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi juga perlu. Wachid juga menyarankan agar ada pengawasan dari Kemendagri.
"Sebenarnya KPU dan Bawaslu pun kalau bisa menegur. Hanya saja, tegurannya bisa dibantah karena tahapannya bahkan belum ke pendaftaran calon," tegas Wachid.
Safari Anas
Setelah resmi diusung PDIP untuk mendampingi Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018, Azwar Anas langsung menemui Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi di kantor DPD PDIP Jatim di Jalan Kendangsari, Surabaya, Selasa (17/10/2017).
Keesokan harinya, Rabu (18/10), Azwar Anas melakukan pertemuan khusus dengan tokoh PDIP di Blitar. Ia bertemu dengan Walikota Blitar Samanhudi, Wakil Walikota Blitar Santoso, Bupati Blitar Rijanto, dan Wabup Blitar Marhaenis Urip. Pada kesempatan itu, Anas juga menyempatkan diri ziarah ke Makam Bung Karno. Kemudian,
Anas dan Marhaenis menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua DPRD Blitar Suwito Saren Sartoto dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sugeng Suroso.
Dari Blitar, Anas bergerak ke Ponorogo. Ia bertemu dengan sejumlah elit PDIP di sana dengan menggelar pertemuan di kantor DPC PDI Perjuangan Ponorogo, Kamis (19/10). Setelah itu, Anas bertemu dengan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni di rumah dinas bupati setempat. Selain Ipong, Wakil Bupati Ponorogo Sudjarno dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono, juga ikut serta dalam pertemuan tersebut.
"Hanya silaturahmi biasa. Pengin tahu DPC Ponorogo. Ini tadi barusan kesini untuk silaturahmi," kata Sekretaris DPC PDIP Ponorogo, Agung Priyanto. Dia menyebut Anas ingin menjajaki Mataraman. Dan kenal lebih dekat DPC PDIP di wilayah berkultur Mataraman. Namun ia mengaku, Anas hanya sebentar berkunjung.
Usai bertemu Ipong, Anas mengatakan telah silaturahmi ke beberapa kepala daerah di daerah Mataraman. Dia menjelaskan, sudah dari kemarin menjelajah. Dari Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek. Anas mengklaim mendapat respons baik dari beberapa kepala daerah yang ditemui. "Semua baik. Responnya juga cukup baik," ucap Anas.
Ditanya masalah pertemuannya dengan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, apakah ada deal-deal politik, Anas hanya mengatakan, politik tidak perlu lisan. Dia beralasan, senyum Ipong saja sudah isyarat. "Senyum pak Ipong saja kan sudah isyarat. Politik tidak perlu mengatakan langsung. Senyumnya memberikan restu atau tidak sudah jelas," katanya sambil tertawa.
Didukung 5 Parpol
Terpisah, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengklaim akan ada tiga partai politik (parpol) bakal bergabung untuk mendukung pasangan Gus Ipul- Azwar Anas pada Pilgub Jatim 2018. Namun, Kusnadi masih merahasiakan parpol tersebut. "Bahkan nanti bisa jadi lebih dari lima parpol yang bakal merapat dukung Gus Ipul-Anas. Tapi saya belum bisa sampaikan sekarang, kita tunggu saja nanti," ujar Kusnadi dikonfirmasi, Kamis (19/10) kemarin.
Hal sama diungkapkan Gus Ipul. Namun Gus Ipul mengaku tak berwenang untuk menyampaikan parpol tersebut. "Biar itu nanti disampaikan masing-masing ketua partai, tapi memang sudah ada komunikasi dengan parpol itu," ujarnya.
Sampai saat ini, pasangan Gus Ipul-Anas diusung oleh dua partai, yakni PKB-PDIP. Total kursi kedua parpol tersebut di DPRD Jatim sebanyak 39 kursi. Lebih dari cukup untuk mengusung cagub/cawagub di Pilgub Jatim nanti.
Pertemuan Kyai NU
Di kubu lain, Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan sejumlah kiai di rumah kediaman Kiai Asep Saifudin, Surabaya, Kamis malam (19/10/2017). Ada 17 kiai ikut dalam pertemuan tertutup ini. Di antaranya Kiai Asep yang juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah di daerah Siwalankerto, Surabaya.
Kabarnya, pertemuan ini membahas sosok bakal calon wakil gubernur pendamping Khofifah pada Pilkada mendatang. Hingga kini, pertemuan masih berlangsung.
Sejumlah awak media pun telah berkumpul di depan kediaman Kiai Asep. Namun, mereka tak dapat masuk ke dalam kediaman Kiai Asep. Sejumlah anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna) tampak berjaga di depan kediaman Kiai Asep. Hingga pukul 22.00 WIB, pertemuan masih terus berlangsung.
Sebelumnya, Khofifah mengaku sudah mendapat pesan para kiai sepuh di Jatim yang menginginkan pasangannya kelak sebagai pemimpin berasal dari kalangan santri.
"Memang sih waktu di Tebuireng kiai-kiai yang terbatas sekali menyampaikan bahwa; 'Khofifah, kalau nanti jadi maju, tolong wakilnya itu dari Aliansi Santri Nasionalis'. Itu bahasa para kiai sepuh," kata Khofifah saat ditemui di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Kamis (20/10) siang.
Saat ditanya lebih jauh siapa sosok calon wakil gubernur yang dia inginkan, Khofifah lantas tersipu sembari mengingat pesan para kiai kepadanya. "Saya simpel, para kiai menyebut Aliansi Santri Nasionalis. Kriteria besarnya seperti itu, mikronya entar deh," ujar Khofifah.
Dia menambahkan, jika sudah resmi dinyatakan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, Khofifah akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, saat ini dia masih menjabat sebagai Mensos. "Kan ada persyaratan kalau untuk berangkat Pilgub, minimal berapa persen pendukung, berapa kursi, kalau basisnya kursi. Setelah itu semua fix semua tertulis semua sepakat laporlah kita (Ke Jokowi). Teman-teman (media) saja yang bikin heboh. Saya disini biasa-biasa saja," papar Khofifah. n
Editor : Redaksi