Ketua Komisi B DPRD Dorong  Peningkatan PAD Dengan Sistem Parkir Non Tunai

author Handoko Koresponden Sidoarjo

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo. SP/ HIKMAH
H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo. SP/ HIKMAH

i

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, mendorong modernisasi pengelolaan parkir untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah kebocoran, termasuk mendorong sistem parkir non-tunai. Fokusnya untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Disebutkan oleh politisi Partai Gerindra ini, ada dua jenis pengelolaan parkir, untuk pajak parkir dikelola oleh Badan Pendapan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, sedangkan untuk retribusi parkir di kelola oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo. Pengelolaannya mulai Januari 2026 dari sebelumnya  pengelolaan parkir  sempat dikerjasamakan pihak ketiga, yaitu PT Indonesia Sarana Service-KSO (PT ISS-KSO) Selasa, (21/4/2026).

"Untuk itu kami terus mendorong Dinas Perhubungan melakukan pembenahan, baik itu rambu parkir rompi untuk penjaga parkir. Serta penerapan menggunakan karcis parkir untuk menutup kebocoran. Dengan perbaikan ini diharapkan  dapat mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah dengan baik. Nantinya dengan meningkatnya pendapatan dari parkir,  target parkir sebesar  13,5 miliar dapat tercapai dengan mudah." Ungkap Bambang Pujianto.

Lebih dari itu, pihaknya  mendorong Dinas Perhubungan. Jika meningkatkan pendapatan dari  parkir menggunakan sistim manual sulit dicapai, bisa di ubah dengan menggumakan digitalisasi sistem (cashless) secepatnya untuk mencegah kebocoran, pengawasan intensif terhadap juru parkir (jukir), dan aoptimalisasi pengelolaan di tepi jalan umum. Langkah strategis lainnya meliputi pembaruan data wajib pajak, perbaikan sarana prasarana, serta penerapan tarif yang sesuai aturan daerah. Soal teknis dapat dilaksanakan oleh Dinas

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo Budi Basuki mengatakan saat ini sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS baru diterapkan di kawasan Alun-alun Sidoarjo. Namun ke depan, skema tersebut akan diperluas ke sejumlah titik strategis lainnya.

"Sementara ini baru di sekitar alun-alun yang pakai QRIS, tapi secara bertahap nanti kami juga akan menggunakan QRIS," kata Budi.

Lebih lanjut tahun ini Dishub berencana memprioritaskan penerapan digitalisasi di lokasi tempat khusus parkir (TKP) seperti GOR Delta.

"Tahun ini kami (digitalisasi) di TKP dulu ya, tempat khusus parkir. Di Alun-alun sudah, mungkin nanti di GOR, di pasar gitu yang lebih mudah," katanya.

Secara regulasi, pengelolaan parkir di Sidoarjo telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2019. Selain itu, aturan terkait pembagian imbal jasa untuk para jukir juga baru saja rampung.

"Perbup yang mengatur imbal jasa 40% (untuk jukir) juga selesai ditandatangani Pak Bupati," jelasnya.

Meski demikian, Budi mengakui penerapan digitalisasi parkir masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih pembayaran tunai.

"Masyarakat kita itu inginnya yang simpel. Penggunaan digitalisasi itu butuh waktu dan perlu habit. Antara orang kecepatan membayar tunai dengan digital itu kan lebih cepat tunai," paparnya.

Namun, Dishub menegaskan tidak akan menyerah dalam mendorong transformasi tersebut. Budi menyampaikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat terbiasa dengan sistem pembayaran digital.

"Tapi kami tidak putus asa ya, kami terus akan mendorong untuk dilakukan digitalisasi. Merubah perilaku, membiasakan habit yang digitalisasi itu kan tidak mudah," tegasnya.

Selain itu, Budi mengimbau agar pengguna jasa dapat meminta karcis parkir resmi kepada jukir. "Kami berharap pengguna jasa juga tertib untuk meminta karcis lparkir," katanya.

Juru parkir resmi wajib mengenakan atribut lengkap serta memberikan karcis kepada pengguna jasa sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Jukir resmi harus menggunakan rompi, memberikan karcis resmi dari Dishub, dan menarik retribusi sesuai ketentuan," pungkasnya. hdk/hik

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…