Surabaya Pagi - Banyaknya Kepala daerah yang imigrasi ke pencalonan gubernur maupun menjadi Calon Gubernur meningalkan kepemimpinannya dan janjinya kepada masyarakatnya menuju jenjang birokrasi yang lebih tinggi.
Fenomena pembajakan Kepala Daerah ini juga ramai dalam Pertarungan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Misalnya seperti Anwar Anas yang mendapingi Gus Ipul. Selain Anas juga banyak calon kandidat kuat Cawagub yang mendapingi Khofifah dalam pertarunhan Pilgub Jatim ini, seperti Ipong bupati Ponorogo, Bupati Trenggalek Emil Elistyanto Dardak, dan Wakil Bupati Ngawi Ony Harsono.
Dalam fonomena Kepala daerah naik kelas ini, membuktikan bahwasanya Partai Politik ( Parpol ) gagal dalam mencetak kader pemimpin. Seperti yang kita ketahui bahwa, padal Pilgub Jatim ini tidak ada sosok tokoh pemimpin yang dari kader partai. Dua calon gubernur Khififah dan Gus Ipul bukan lah dari kader Partai.
Pengamat Politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengakatan, fenomena pembajakan kepala daerah ini dinilai kurang memiliki nilai etika dalam politik dewasa ini. Diman pencaloban kepala daerah yang belum selesai mencalonkan yang lebih tinggi ini selalu diwarnai pro dan kotra.
“ Pasti ada pro kontra. Ada yg mendukung karena pemimpinnya dibutuhkan di tugas yang lebih besar. Ada yg kecewa, karena sudah dipilih ternyata meninggalkan program yg telah dijanjikannya,” ungkapnya kepada Surabaya Pagi.
“ Sebetulnya itu hak politik. Ada mekanisme yang sah dalam peraturan. Jadi gak masalah sepanjang warga setempat merelakannya. Tapi etika politik itu kurang, karena masih program-program dan janji kepada rakyat yang belum tuntas,” tambah Suko.
Suko melanjutkan, saat ini Parpol belum bisa menciptakab kader-kader pemimpin yang berkualitas yang diingikan rakyat.” sampai saat ini cenderung jalan pintas dg mengambil tokoh di luar parpol atau yang tokoh sudah jadi,” katanya.
Dinamika politik mengambil tokoh secara instan ini, juga dinilain kurang bagus untuk masa depan politik di Indonesia, karena saat mesin-mesin politik ini tidak mampu menciptakan pemimpin-pemimpin, ini dapat mengakibatkan Indonesia akan mengalami krisis kepemimpinan dan berdamapak terhadap Bangsa ini. “ Ini menjadikan dinamika internal parpol kurang bagus. Bisa bisa kader kecewa karena kesempatannya diambil alih,” kata Suko.
Suko mengatakan, lebih baik Parpol bisa menyiapkan kadernya sendiri dan menciptakan kaderisasi yang lebih bagus. “ Ke depan parpol harus menciptakan pola kaderisasi yang lebih bagus,” katanya. Alq
Editor : Redaksi