SURABAYAPAGI.com, Surabaya - DPRD Jatim mengingatkan dan sangat berhati-hati dalam menyusun APBD 2018. Mengingat tahun depan adalah tahun politik. Dengan digelarnya 17 pemilihan bupati/wali kota dan 1 pemilihan gubernur Jatim.
Juru bicara Fraksi PKS Muhammad Siroj adalah besarnya dana hibah. Dimana angkanya mencapai Rp 7,588 triliun lebih. Dana tersebut kurang lazim dan berlebih. Mengingat tahu depan adalah tahun pilkada serentak. "Apakah ini dana hibah atau dana politik," tanya Siroj.
Juru bicara Fraksi PAN Basuki Babussalam turut pula mengingatkan perihal tahun politik pada 2018. Meski di pandu oleh aturan, pedoman, rencana kerja, tetap saja APBD pasti rentan berbagai kepentingan. Target pemenuhan indikator utama harus dipastikan dapat terlaksana ditengah pilgub. APBD haruslah terjamin untuk memenuhi program dan target. Sehingga tidak ada satu pihak pun dapat menyalahgunakan untuk kepentingan hajatan politik dan netralitas birokrat. "Mengenai dana bantuan, kami mempertanyakan kabupaten/kota yang bakal menerima bantuan keuangan, alasan atau kriterianya seperti apa," urainya.
Juru bicara Fraksi PPP Achmad Silahuddin juga mengkritisi atas alokasi dana belanja hibah untuk pelaksanaan Pilgub 2018. Yakni sebesar Rp 882,4 miliar. Disatu sisi dana cadangan Rp 511,54 miliar dicairkan untuk pemenuhan belanja penyelenggaraan Pilgub. "Mohon penjelasannya," kata Silahuddin.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jawa Timur sudah sepakat untuk membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2018 (R-APBD). DPRD mengakui pembahasan R-APBD Jatim 2018 ini tidak lepas dari berbagai kepentingan untuk kesejahteraan rakyat serta menyambut tahun politik 2018.
Berdasarkan nota penjelasan Gubernur Jatim diusulkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar 28,043 Triliun. Sedangkan untuk kekuatan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 diusulkan sebesar Rp 29,706 Triliun. “Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan defisit sebesar 1,662 triliun tapi akan ditutup dari pembiayaan Netto,” terang Agatha menanggapi usulan nota keuangan Gubernur R-APBD 2018 jelas Agatha Retnosari, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim.
Menurutnya, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 harus mendapat perhatian yang serius, mengingat Tahun 2018 nanti sudah memasuki Tahun Politik. Sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam penyusunan Anggaran. “Untuk itu Badan Anggaran akan meminta agar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 nanti harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum,” papar Agatha. Rko/**
Editor : Redaksi