SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Beberapa bulan jelang Pilgub Jatim 2018, situasi politik di Jawa Timur mulai memanas. Terbaru, perang hukum agama antara Kyai Asep yang notabene pendukung Khofifah melawan Gus Fahrur sebagai pendukung Gus Ipul sudah mulai terjadi.
Pada acara "Diskusi Publik: Menuju Pilgub Jawa Timur Damai, Berkualitas dan Berintegritas" yang digagas oleh Initiative Institute pada Hari Kamis(16/11), para akademisi dan pengurus partai politik berharap ke depannya Pilgub Jatim digelar dengan integritas tinggi. Isu SARA yang mampu memecah belah bangsa, tepat rasanya untuk ditinggalkan.
Direktur Initiative Institute Airlangga Pribadi mengatakan bahwa salah satu sebab masifnya konflik SARA di Jakarta adalah karena disebabkan oleh penggunaan isu SARA pada pola komunikasi politik. Hal tersebut, mengakibatkan konflik sosial yang sangat meluas.
"Agar itu tidak terjadi di Jatim. Perlu ada kedewasaan politik dari aktor politik agar tidak ada konflik politik yang berimbas ke ranah sosial. Kesadaran untuk membangun iklim politik di Jatim yang harmonis dengan menghindari isu SARA, seperti penolakan pemimpin perempuan, harus dimiliki oleh elite politik," jelas Airlangga pada kesempatan tersebut.
Akan tetapi, menurut Airlangga, yang paling berbahaya adalah keberadaan dari para political entrepreneur. "Mereka ini adalah tokoh yang masuk ke politik untuk mencari keuntungan ekonomi. Sehingga, mereka memiliki kecenderungan untuk menghalalkan segala cara," katanya.
Senada, pakar politik asal Unair Hari Fitrianto juga menganggap bahwa penyelenggaraan Pilgub Jatim 2018 harus diserahkan kepada para profesional. Ia mewanti-wanti agar para penyelenggara Pemilu kelak diambil dari mereka yang ingin mengeruk keuntungan atau mencari pekerjaan.
"Karena tugas mereka berat dan harus senantiasa independen. Independensi para penyelenggara pemilu sering kali menjadi pertanyaan dalam kaitan Pilkada di Indonesia," kata Hari.
Hal tersebut, menurut Hari dikarenakan tantangan bagi Pemilu di Indonesia terdiri atas beberapa hal. "Diantaranya adalah money politic, dana kampanye abu-abu(yang diawasi hanya yang dilaporkan), golput, dan eksploitasi isu SARA. Masyarakat harus membantu mengawasi. Pola pengawasan partisipatif bisa dilakukan untuk itu. Caranya bagaimana? salah satunya adalah dewasa dalam menyerap informasi," tegasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Hari Lestari memandang bahwa etika politik perlu menjadi regulasi khusus. Pasalnya, hal-hal tersebut selama ini belum ada standarisasi yang jelas.
"Dampaknya apa? Apatisme politik, terjadi di semua sektor masyarakat. Bahkan, seorang Doktor, ada yang lebih memilih pelesir saat hari pemilihan. Ini terjadi secara masif karena terjadi pembiaran. Karena siapa ada pembiaran? Karena partai politik yang kurang memberikan pendidikan politik juga menjadi salah satunya," pungkas Tari, sapaan akrab Lestari. ifw
Editor : Redaksi