PEKAN ini membuncah banyak ragam peristiwa yang “menari” di antara kisah-kisah sedih, gembira, tangis dan tawa, teraduk di bejana beragam bangsa. Gempa mengguncang Serpol Zahab, Perbatasan Iran-Irak dengan kekuatan 7,3 SR dan menewaskan lebih 400 orang serta ribuan lainnya nestapa. Gempa yang menggetarkan hari Ahad, 12 November 2017 ini tampak “menyapa” Turki dan mengalirkan keperihan hati atas nama kemanusiaan di kota kita, di Surabaya ini. Bantuan doa mengalir bagi kemuliaan Saudara-saudara di seluruh belahan dunia agar terangkat dari bencana.
Gempa Iran-Irak tersebut sejatinya secara yuridis tidak kala serunya dengan “permainan” hukum di Indonesia. “Perang hukum” antara Ketua DPR RI melawan KPK semakin seru dan laksana “gempa hukum” yang mampu memporakporandakan tatanan penegakan hukum Republik ini. Jengah dan membuat khalayak terperangah kian “gemas” melihatnya. Belum lagi soal ambruknya “Rumah Radio Bung Tomo” yang bersambut-gayung mengetuk heroisme Arek-arek Suroboyo. Kepahlawanan di kota ini akan terbukti hanya slogan apabila pemegang kekuasaan tidak bertindak nyata “membeli kembali” Rumah Nilai Kepahlawanan itu untuk dipersembahkan kepada “Surabaya Kota Pahlawan”.
Ingat Hari Pahlawan ingat pula keberadaan para “pemberontak” yang ada di Papua. Hadirnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dengan langkah awal menyandera 1.300 warga di Kabupaten Mimika ternyata bukan soal KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)semata. Kian terang bahwa soal KKB ini bersambung sapa dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan secara historis Arek-arek Surabaya tentu terpanggil mempertahankan integrasi NKRI. Apa yang terlakonkan di Papua sangat “mencederai” makna Hari Pahlawan. Selanjutnya, saya berharap hal ini akan menjadi ulasan di kemudian hari, khususnya bagi aparatur negara dan analisis politik untuk memetakan problem serta rekomendasi solusinya.
Dari seberang tersiar berita Puteri Indonesia Kevin Lilliana mendapat mahkota Miss International 2017 yang disemat pandahulunya, Kylie Verzosa asal Philipina di panggung bergengsi Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Jepang, 14 November 2017. Kebungahan hati atas prestasi putri nusantara asal Tatar Sunda ini bersambung rasa atas capaian Universitas Airlangga dan Provinsi Jawa Timur. Pada Selasa 14 November 2017 ini pula di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga digelar Kuliah Internasional. Banyak pembicara dari Jepang (Magister Sains Hukum dan Pembangunan) dan para pakar dari Belanda maupun Australia (Fakultas Hukum) memeriahkan “sumbangsih ilmu”. Dalam hiruk-pikuk intelektual itulah di Gedung Negara Grahadi diluncurkan penuh hikmat buku Pembangunan Jawa Timur Berkeadilan dan Berdaya Saing.
Sebuah buku yang bagi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur merekam inovasi birokrasi yang dilakukan Dr H Soekarwo alias Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur. Buku yang mencatat prestasi serta kreasi Pakde Karwo yang dipersembahkan bagi rakyat Jawa Timur. Kepemimpinan Pakde Karwo dalam skala nasional memang terus menjadi perhatian dengan capaian selalu di atas rata-rata. Gaungnya menyebar di Asia dan terpompa merambah dunia internasional. Gema ini kian kencang meski semua sedang memikir dan menimbang-nimbang siapa pengganti Pakde Karwo yang berkemampuan membangun Jawa Timur berdaya saing tetapi berkeadilan. Suatu pembangunan inklusi yang menjadi model fungsional yang menghantarkan Jatim Berkeadilan, Jatim Berkemajuan.
Memang telah lama terwartakan mengenai Jatimnomics Jadi Model Restorasi Ekonomi Nasional sejak 2015. Ini merupakan gagasan konsepsional yang telah diterapkan Gubernur Jawa Timur dalam membangun wilayahnya. Secara akademik, gagasan itu telah mengantar beliau mendapatkan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, tanggal 22 Agustus 2015 dengan pidato penganugerahan yang berjudul: Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Dengan menggunakan konstruksi Jatimnomics, ternyata kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat tercapai lebih optimal daripada pertumbuhan ekonomi nasional, sustainable growth-nya ada pada kisaran range +1%.
Dinyatakan beliau bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diikuti juga dengan: (i) penurunan tingkat kemiskinan; (ii) peningkatan indeks pembangunan manusia; dan (iii) penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dengan indikator pembangunan ekonomi tersebut, tingkat inklusifitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur semakin sustainable. Ditambahkan Pakde Karwo, ada tiga strategi utama yang dilakukan Pemprov Jatim, yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, dan reformasi birokrasi.
Pikiran dasar yang melandasi konstruksi Jatimnomics (yang oleh ekonom senior UGM dan sesungguhnya sudah lama tersuarakan akademisi di berbagai kampus disebut Karwonomics) tersebut, secara praksis, teringkas bahwa pemerintah wajib melakukan: intervensi terhadap rakyat miskin untuk diberdayakan, yang menengah (UMKM) distimulus agar semakin produktif, dan yang besar difasilitasi dengan governor’s guarantee untuk kemudahan investasi.
Tentu saja hal itu memberikan harapan baru terbangunnya kondisi kehidupan pembangunan masa depan yang lebih baik sesuai dengan yang telah diimpikan dan diimplementasikan Pakde Karwo. Perlu diketengahkan pula bahwa mengenai kondisi faktual dunia saat ini: pengurasan energi yang terus berkurang dan diperebutkan, keamanan yang mengancam dunia modern, konflik dan peperangan masih mewarnai berbagai belahan bumi sebagaimana dilansir Daniel Yergin, bencana alam dan jihadist war, pertumbuhan penduduk dan culture war yang lontarkan George Friemand, ditambah pula dengan krisis pangan dan identitas, terutama kemiskinan yang melanda di setiap segmen geografis dunia.
Terhadap hal ini saya ingat tulisan lama James Goldsmit, The Trap waktu jadi Capres tahun 1994 yang disampaikan di hadapan 2000 orang di Grand Amphitheatre Universitas Sorbonne, Paris bahwa: setiap masyarakat di dunia modern sedang menghadapi problem rumit dan tidak ada solusi yang sederhana dan universal. Tetapi banyak di antara problem ini memiliki akar yang sama. Ilmu, teknologi dan ekonomi telah diperlakukan oleh masyarakat modern ini sebagai tujuan itu sendiri, bukannya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Peran negara dengan pemerintah pada akhirnya sampai pada perbincangan yang bersentuhan dengan economic performance global, regional maupun nasional dan lokal yang diramu sebagai muatan sustainable development.
Pembangunan berkelanjutan menyorongkan pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menggerus kepentingan generasi mendatang dengan memadukan pilar ekonomi, sosial dan ekologi secara integral. Dengan konsepsi fundamental demikian, ternyata tetap saja dipersepsi bahwa yang berkelanjutan adalah pembangunannya dengan dampak ikutan kehancuran lingkungan maupun kerapuhan sosial yang berupa kemiskinan. Ini menandakan di ranah pembangunan berkelanjutan terdapat realitas dunia yang senantiasa muncul dalam bentuk disparitas, ketimpangan sosial sekaligus penggadaian kekayaan alam yang dalam bahasa tertentu acapkali dinyatakan terjadinya transaksi kapitalisasi ekologi yang telah melampaui batas-batas yang bisa ditoleransi.
Kondisi ini pasti mengguncang tatanan sosial, ekonomi dan ekologi secara paralel. Pembangunan berkelanjutan harus mengalami pembenahan di wilayah wacana maupun wujud sebagaimana diusungnya program MDG’s ke arah SDG’s. Kata Roberdt C. Guel, guncangan ekonomi dunia mutakhir terus bersentuhan dengan isu-isu problematika: produksi, pembiayaan, monopoli, kompetisi, ekonomi yang berorientasi profit, gross domestic product, inflation, unemployment, resesi, depresi, aggregate demand and aggregate supply, perdagangan internasional, economic growth and development, natural resources, energy price, sampai pada isu the economics of terrorism dan the economic impact of casino gambling. Memang dinamika kehidupan perekonomian dunia terbukti menentukan pergerakan ekonomi suatu bangsa, termasuk di Jawa Timur.
Dalam deretan masalah demikianlah kontribusi ekonomi Jawa Timur pada perekonomian nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa harus terus ditingkatkan. Kinerja ekonomi yang telah dicapai merupakan pijakan yang harus terus diperkokoh lahirnya Jawa Timur sebagai the emerging province yang dapat dikategorisasi untuk turut dalam the emerging and developing economies sebagaimana pernah tumbuh di Eropa. Peran ini diambil guna menjaga agar suatu negara mampu menjalankan keberadaannya untuk rakyatnya secara adil.
Maka tata kelola perekonomian Jawa Timur wajib hadir dengan membuka ruang sosial yang berkeadilan dalam negara hukum yang menurut UUD 1945 bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kekayaan alam yang dikuasai negara dipersembahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmen konstitusional harus diambil dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan poros keseimbangan utama: ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkeadilan. Inilah substansi yang saya tawarkan sebagai piranti penting pembangunan yang disebut justice development, menyarikan pembangunan yang berkeadilan sebagai bagian dari pengambilan kebijakan negara kesejahteraan. The great spirit dari Jatimnomic yang usung Pakde Karwo pada ujungnya adalah bentuk membumikan (merealisir) sustainable development yang mengakomodir pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif sekaligus berwawasan lingkungan yang adil secara sosial. Inilah fair and justice development. Jatim telah menghadirkan pembangunan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat. Siapa siap melanjutkan dan memantapkan langkahnya? Monggo.
Editor : Redaksi