SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kurang dari satu tahun jelang Pilgub Jatim 2018, para akademisi menilai situasi demokrasi di Jawa Timur sedang dalam bahaya. Hal itu disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Mulai dari intervensi oleh para Kyai, hingga potensi golput yang bisa dibilang sangat tinggi.
Pakar komunikasi politik asal Unair Suko Widodo misalnya, ia memandang saat ini para Kyai sudah melupakan khitahnya sebagai Pemuka Agama. Semestinya, dengan fungsi tersebut, Kyai lebih berperan sebagai Begawan yang menengahi konflik yang ada di tengah masyarakat.
"Kyai seharusnya menjadi penengah. Bukan larut dalam praktek politik praktis. Isu SARA memang selalu ampuh, tapi sangat tidak pas untuk diletakkan dalam bentuk komunikasi politik. Karena itu justru bisa menimbul ketidakharmonian di tengah masyarakat," kata Suko.
Intoleransi yang disebabkan oleh penggunaan isu agama, menurut Suko juga dapat berdampak seriua. "Pada akhirnya bahkan dapat menyebabkan tumbuh suburnya bibit radikalisme. Perkara politik, seharusnya tugas utama dari partai politik. Bukan justru diserahkan dan didominasi oleh para Kyai seperti yang tengah terjadi saat ini. Kyai tidak sepatutnya menjadi faktor penentu dalam praktek politik. Kalau diteruskan, masyarakat lah yang akan menjadi korban pada akhirnya," tambahnya.
Di sisi lain, pakar komunikasi politik asa Unitomo Redi Panuju memandang bahwa Pilgub Jatim 2018 memiliki potensi golput hingga 30 persen. Potensi tersebut, muncul akibat dari kejenuhan masyarakat terhadap pola politik yang dicampur dengan identitas kultural seperti yang dilakukan oleh para Kyai.
"Solusi untuk menghindari potensi golput itu adalah dengan segera mewujudkan poros tengah. Poros tersebut harus lebih menonjolkan isu profesionalita, rasionalitas, objektifitas, dan kapabilitas," jelas Redi, secara terpisah.
Apabila berhasil diwujudkan, maka Redi menjamin bahwa poros tengah bakal membuat 2 poros yang sudah ada menjadi jauh tertinggal. "Karena, kalau bicara NU saja, sudah banyak orang NU yang juga kritis dan nggak mau lagi masuk dalam simbol-simbol legitimasi tradisional. Gerindra-PAN-PKS harus segera mewujudkan poros tengah itu," tegasnya.
Sementara itu, beberapa waktu yang lalu Sekretaris DPD Partai Gerindra Anwar Sadad meyakinkan bahwa kelak poros tengah bakal menjadi sangat berbeda. Ide dan gagasan akan menjadi titik fokus utamanya.
"Begitu formulasi Cagub dan Cawagub selesai, kami akan munculkan gagasan untuk membangun Jawa Timur. Karena itu esensi dari Pilkada. Bukan klim dukungan atau Fardhu Ain atau apa itu lainnya," tegas Sadad pada kesempatan tersebut.ifw
Editor : Redaksi