SURABAYA PAGI, Jakarta- Presiden Joko Widodo, tak mau dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Desa Indonesia.
Ini diutarakan Jokowi, dalam acara silaturahmi nasional Apdesi di Istora Senayan. Presiden Jokowi memberi sambutan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (29/3/2022).
Baca juga: Khofifah-Emil Sowan ke Rumah Presiden RI Ke-7 Jokowi Usai Retreat
Tunjuk Kepala Desa
Jokowi menegaskan sosok yang lebih layak sebagai Bapak Pembangunan Desa bukanlah dirinya, melainkan para kepala desa di seluruh Indonesia.
"Disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa, yang layak itu Bapak-Ibu semuanya bukan saya. karena yang membangun desa itu Bapak-Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa Bapak Ibu semuanya," kata Jokowi.
Baca juga: PDIP, Prabowo-Jokowi, Memang Harus Dipisah
Saya Kapala Negara
Para kepala desa yang hadir menyambut pernyataan Jokowi dengan tepuk tangan. Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya hanyalah kepala negara yang menyusun regulasi pemerintahan.
"Saya itu bagian policy di atas. Jadi Bapak Pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya," ucap Jokowi.
Penobatan ini semula diucapkan Ketua Apdesi Surtawijaya yang memberikan sambutan sebelum Jokowi. Surtawijaya mengajak para kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengangkat tangan untuk menyerukan penobatan Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
"Kalau setuju, tidak perlu munafik di depan saya, berdiri semua kalau setuju, bangun angkat tangan. Terima kasih pak presiden inilah bahwa kami di Apdesi menyatakan bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahuakbar! Alhamdulillah!" seru Surtawijaya.
Baca juga: Suara PDIP Jateng Diduga Digerus Presiden ke-7, Megawati Bikin Perhitungan ke Jokowi
Belum Tentu Pemimpin Lain
Surtawijaya memaparkan alasan pihaknya menobatkan Jokowi sebagai bapak pembangunan desa. Surtawijaya menuturkan, Jokowi merupakan presiden yang merealisasikan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehinggga, menurut Surtawijaya, pembangunan di desa dapat diwujudkan secara merata.
"Kita sadar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, saya termasuk di dalamnya pada saat itu, ketika disahkan belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang UU tersebut. Tapi pas bapak presiden (Jokowi) terpilih, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijalankan dengan baik, sehingga kita merata pembangunan di desa," jelas dia. n jk, erc
Editor : Moch Ilham