SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa RI membutuhkan anggaran sebesar Rp123,4 triliun untuk menjalankan program 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp 21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp 15,6 triliun, dan sisanya 70% atau sekitar Rp 86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.
Baca juga: Kota IKN Didesain Super Modern, Dilengkapi Tiang Listrik Cerdas yang ‘Bisa Bicara'
“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70% ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30�n hari ini masih 20,6%, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70%, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam keterangan resminya, Selasa (8/11/2022).
Selaras dengan hal tersebut, terbentuklah inovasi pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN maupun APBD. Salah satunya dengan sistem Source to Tap. Herry mengatakan, inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan sistem Source to Tap didorong untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek KPBU.
Baca juga: PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar, Dukung Program Ketahanan Pangan dan Air
"Prinsipnya, proyek penyediaan air minum dengan skema Source to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir," ujarnya.
Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry menambahkan prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited.
Baca juga: Tak Peduli Aturan, Anggota BPD Ikut Garap Proyek Ipal Komunal Desa Dalegan Senilai Rp 500 Juta
“Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,”pungkasnya. jk
Editor : Redaksi