SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto – Pengisian tiga kursi jabatan lowong setingkat eselon II B di lingkungan Pemkot Mojokerto selangkah lagi. Pemda tinggal menunggu restu dari Komisi ASN untuk melantik pejabat definitif hasil lelang tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto Muhammad Imron menerangkan, setelah sempat ditunda, panitia seleksi akhirnya mengumumkan hasil uji kompetensi yang sebelumnya digelar dua hari di Surabaya.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Percepat Pencairan BPNT APBD
’’Hasil uji kompetensi lalu, pansel memilih delapan nama dari 34 kompetitor. Mereka merupakan tiga besar pada tiap lowongan jabatan yang dilelang,’’ ungkapnya.
Rinciannya, tiga kandidat jabatan inspektur yang terpilih, yakni, Moch. Zaini, Nara Nupiksaning Utama, dan Rachmi Widjajati. Sedangkan tiga nama calon kepala dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata (kadisporapar), meliputi, Ary Setiawan, Istibsyaroh, dan Rachmi Widjajati. Selanjutnya untuk kandidat kepala dinas kesehatan, pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes PPKB), terdiri dr Farida Mariana, dr Hesti Puspasari, dan dr Nur Aiah Sri Utami.
Artinya, kata Imron, delapan orang ini berhasil menyisihkan 26 kompetitor lainnya. ’’Mereka ini tiga terbaik di masing-masing jabatan yang dilamar. Itu sesuai penilaian tim panelis yang terdiri dari tujuh orang,’’ paparnya.
Imron menegaskan, mereka yang sudah masuk tiga besar di masing-masing lowongan ini datanya langsung diajukan ke Komisi ASN untuk meminta rekomendasi persetujuan. Restu ini menjadi modal Wali Kota Ika Puspitasari memilih dan melantik mereka di tiap OPD sesuai hasil penilaian yang dihasilkan tujuh panelis. Di antaranya, pejabat Provinsi Jatim tiga orang, dua akademisi dari perguruan tinggi dan dua dari pemerintah daerah. ’’Setelah disetujui KASN, wali kota bisa memilih satu di antara tiga nama itu untuk dilantik menjadi pejabat definitifnya,’’ jelasnya.
Baca juga: Difitnah Ibu-ibu Lecehkan Siswi SD, Kini Penjual Dawet di Mojokerto Takut Jualan
Sementara itu, lanjut Imron, tugas pansel mengantarkan sampai muncul tiga besar saja. ’’Dan kuasa penuh ada di ibu wali selaku PPK. Tidak harus nomor satu ataupun dua, dan tiga, kunci dan kewenangan di kepala daerah,’’ tegasnya.
Ditargetkan, setelah berkas dikirim ke Komisi ASN, dalam seminggu pemkot sudah mendapat lampu hijau untuk agenda pelantikan. Sehingga pengisian jabatan lowong bisa cepat terealisasi. Sebelumnya, dari tiga jabatan yang dilelang, jabatan inspektur menjadi lowongan yang cukup diminati dengan 21 pelamar, disusul kepala disporapar dengan delapan pelamar, serta jabatan kepala dinkes PPKB dengan lima pelamar. dwi
Editor : Moch Ilham