Ketua Komisi B DPRD Surabaya Dorong Pemkot Lakukan Pemerataan Pembinaan UMKM

surabayapagi.com
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -  Masalah pemerataan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu problem yang dikeluhkan oleh warga dalam Reses atau Serap Aspirasi Masyarakat yang digelar Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di daerah pemilihannya. 

"Pembinaan pelaku UMKM belum merata, itu salah satu keluhan warga kepada kami saat Reses," ungkap Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah, Selasa (9/5). 

Baca juga: Kolaborasi Harmoni Aksara Jepang dan Jawa di Surabaya

Menurut Lutfiyah selama ini Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan pelaku UMKM di Surabaya ini belum merata. Cuma beberapa pelaku UMKM yang mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemkot. 

Pelatihan keahlian pelaku UMKM ini harus dilakukan secara kontinyu dengan pendampingan oleh dinas-dinas terkait.Maka dari itu, lanjut Lutfiyah diri mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih memaksimalkan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di Surabaya agar pertumbuhan ekonomi Surabaya terus meningkat. 

Lutfiyah mengatakan, UMKM merupakan ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Dimana UMKM dapat memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga Surabaya. 

Selain itu, Lutfiyah mengatakan masih banyak problem-problem yang menjadi keluhan warga yang ditemui dalam reses sejak 3 Mei hingga 9 Mei 2023 ini. Diantaranya masalah lingkungan seperti bantuan gerobak sampah di RW-RW, masalah kesehatan serta masalah kemiskinan. 

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Inisiasi Sandingkan Budaya Global Jepang Jawa

"Dimana di Surabaya ini masih banyak masalah kemiskinan yang harus segera ditangani," katanya. 

Lutfiyah mengatakan, banyak meminta rumah susun artinya masih banyak warga Surabaya yang belum mempunyai hunian. " banyak warga miskin yang tidak punya rumah dan tidak mampu untuk mengontrak," terangnya. 

Menurut Lutfiyah sebenarnya Pemkot Surabaya dapat membangun rumah susun yang lebih banyak sehingga dapat menampung para warga miskin yang tidak memiliki hunian. 

Baca juga: THR Dapat Dongkrak Produktivitas dan Industri Rumah Tangga

"Untuk rusun sebenarnya Pemkot Surabaya cukup menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun dan nantinya Pemerintah Pusat yang membangunya,"katanya. 

Lutfiyah mendorong Pemkot Surabaya dapat memperhatikan apa yang menjadi keluhan warga dan dapat meminimal kemiskinan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Alq

Editor : Moch Ilham

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru