SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Jelang pemilihan calon presiden (capres) 2024 yang semakin memanas dan penuh isu-isu didalamnya membuat pihak Muhammadiyah tak akan memberikan izin, termasuk melakukan kampanye politik di lingkup kampusnya.
Hal tersebut diungkapkan sebagai respons adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.
Baca juga: Jelang Kelulusan, 81 Siswa Kelas IX Spemutu Gresik Ikuti Asesmen Uprak
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai kampanye tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus.
"Walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus," kata Abdul melalui pesan singkatnya, Selasa (29/08/2023).
Dirinya tidak ingin lembaga pendidikan milik Muhammadiyah berkaitan kepentingan politik antar masing-masing kandidat.
Baca juga: Turut Berkontribusi, Pj Gubernur Jatim Adhy Apresiasi Peran Muhammadiyah
"Keputusan MK yang memperbolehkan kampus untuk kampanye itu akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus. Tarik menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat," tutur dia.
Sebelumnya, MK menyatakan larangan berkampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah bertentangan dengan UUD 1945. Ini merupakan putusan atas gugatan pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dalam perkara nomor Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Semula, pasal itu menyatakan peserta pemilu dapat hadir di tempat ibadah, sarana pendidikan, dan fasilitas pemerintah hanya jika tanpa atribut kampanye. Mereka juga harus mendapatkan izin dari pengelola fasilitas-fasilitas itu.
Baca juga: Sekum PP Muhammadiyah: Karena Komitmen dan Integritasnya
Dengan putusan MK yang baru, pasal itu menjadi berbunyi: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
Kritik atas putusan MK itu juga datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Mereka mengaku kecewa terhadap putusan MK tersebut. FSGI mempertanyakan batasan dari putusan tersebut. Mereka merasa pembolehan kampanye di tempat pendidikan tidak tepat. sb-02/dsy
Editor : Desy Ayu