SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Pj Bupati Pasuruan Andriyanto menunjukkan sejumlah prestasi positif Pemkab Pasuruan dalam paripurna Nota Keuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, Kamis (30/5/2024) siang.
Andriyanto menyebut, anggaran belanja yang terealisasi Rp 3,73 triliun atau 93,5 persen dari yang diproyeksikan sebelumnya.
Baca juga: Anggarkan APBD, Pemkab Pasuruan Perbaiki Ratusan RTLH per 2026
Dalam realisasinya, Pemkab berhasil melakukan efisiensi sehingga ada sisa anggaran belanja Rp 258,23 miliar.
”Dibandingkan tahun 2022 kemarin, realisasi belanja daerah cukup baik karena ada kenaikan sebesar Rp 8,2 persen,” kata Andriyanto, sapaan akrab Pj Bupati Pasuruan.
Menurut dia, belanja operasi yang menelan sebagian besar anggaran belanja mencapai Rp2,67 triliun. Kemudian belanja modal sebesar Rp 437 miliar, belanja tak terduga Rp 3,4 miliar dan belanja transfer Rp 617 miliar.
Untuk pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 3,658 triliun. Rinciannya dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten Pasuruan: Layanan Klinik Gigi Spesialis Terpadu RSUD Bangil
Andriyanto mengakui bahwa angka tersebut sebenarnya kurang dari besaran yang ditargetkan sebesar Rp61,5 miliar.
“Target pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah tidak tercapai, tapi realisasi pendapatan daerah 2023 naik sebesar Rp 306,55 miliar atau sekitar 9,14 persen lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Eko Suryono, Sekretaris Fraksi NasDem tetap mengkritik kerja - kerja Pemkab Pasuruan. Dia memberi catatan terkait dengan proyeksi anggaran dan pelaksanaan program yang selama ini kurang selaras.
Baca juga: Bupati: Warga Pasuruan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Terbaik
Ia meminta, setiap kebijakan yang dibuat semestinya lebih dulu didasari adanya peta permasalahan yang kompleks. Sehingga alokasi anggaran yang dikeluarkan ini tidak sia- sia dan bermanfaat.
“Kelemahannya selama ini, pemerintah daerah masih berkutat pada urusan sosialisasi dan program rutinan, bukan pada pemberian terobosan dan Solusi terhadap permasalahan yang ada,” tutupnya. Hik
Editor : Moch Ilham