SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan penambahan anggaran untuk periode 2025 sebesar Rp15,78 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pagu anggaran indikatif Kemenhub untuk periode 2025 mendatang adalah senilai Rp24,76 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp13,83 triliun atau 35,85% dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun.
Baca juga: Pasar Modal Bermasalah, OJK dan Kemenkeu Beresin
Budi menuturkan, jumlah pagu indikatif tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dana beberapa program prioritas yang mendasar. Oleh karena itu, Kemenhub pun telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk meminta tambahan anggaran sekitar Rp15,78 triliun.
"Kita sudah melayangkan surat ke Menkeu dan Menteri PPN agar diberikan tambahan sebanyak Rp15,78 triliun. Itu relatif sama dengan [alokasi anggaran] 2024 agar apa yang kita lakukan ini terlaksana dengan baik," jelas Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR Di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/6/2024).
Baca juga: Kemenkeu Janji Beresin Busana Muslim China Ilegal
Dia menuturkan, salah satu kebutuhan prioritas yang membutuhkan penambahan anggaran ini diantaranya adalah layanan angkutan perintis di darat, laut, dan udara. Budi Karya mengatakan, angkutan keperintisan ini membutuhkan dana sekitar Rp4,72 triliun.
Selain itu, penambahan anggaran ini juga diajukan untuk program perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintanence and Operation (IMO).
Baca juga: Mantan Mendag Anggap Direktorat Jenderal Pajak Salah Kaprah
Budi Karya menuturkan kebutuhan anggaran untuk program IMO perkeretaapian 2025 adalah sebesar Rp4,46 triliun.
Editor : Moch Ilham