SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Anggota Paguyuban Waduk Bunder Selatan (PWBS) menyayangkan sikap arogansi Kepala Dinas PUTR Gresik dan Camat Kebomas terhadap nasib pedagang kecil. Keduanya sangat getol ingin segera "mengusir" para pedagang kecil yang selama ini mengais rejeki di sepadan Waduk Banjaranyar, sepanjang jalan tembus Desa Banjarsari - Cerme sampai Desa Kedanyang - Kebomas.
Sikap arogansi kedua pejabat Gresik itu diperlihatkan saat acara Sosialisasi Penertiban Pemanfaatan Waduk Banjaranyar oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) di Aula Kecamatan Kebomas pada 10 Juni lalu.
Baca juga: GAPEKNAS Gresik Aktif Kembali, Pengurus Baru Siap Perkuat Kontraktor Lokal
Pihak BBWS pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya sesuai program Kementerian PUPR akan melakukan pengerukan Embung atau Waduk Banjaranyar, warga Gresik biasa menyebutnya Waduk Bunder.
"Revitalisasi Waduk Banjaranyar sudah akan dimulai tahun ini dengan melakukan pengerukan. Anggarannya sudah disiapkan sehingga kami harus segera meminta bangunan di sepanjang sepadan waduk untuk dibongkar," ucap Santoso, kepala pelaksanaan BBWS BS di hadapan puluhan pedagang anggota PWBS yang mengikuti acara sosialisasi.
Santoso lantas menawarkan tenggat waktu sebulan kepada para pemilik warung untuk membongkar sendiri bangunannya paska menerima surat perintah pembongkaran dari pihak BBWS. Jika tidak, maka bangunan yang ada akan dibongkar secara paksa.
Persoalan itulah yang kemudian memicu kekecewaan anggota PWBS. Mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk bernegosiasi. Para pedagang merasa "tertipu" karena mereka diundang hanya untuk menerima penggusuran. Padahal agenda semestinya, menurut versi pedagang untuk berdialog mengenai pemanfaatan lahan sepadan waduk yang selama ini tak terurus secara baik.
Kekecewaan para pedagang semakin memuncak karena sikap dua pejabat Gresik, yakni Kepala Dinas PUTR Dhiannita Tri Astuti dan Camat Kebomas Tri Joko Efendi sangat pro pembongkaran lapak-lapak pedagang yang notabene warga Gresik. Keduanya sangat menonjolkan pendekatan hukum ketimbang perikemanusiaan. Keduanya bersikukuh bahwa perintah pengosongan lahan sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Inipun dibantah keras oleh para pedagang.
Baca juga: Imbas Viral ODGJ BAB Sembarangan, Alun-Alun Gresik Sepi Pedagang dan Pembeli
Camat Kebomas Tri Joko yang pada kesempatan itu didapuk sebagai moderator justru dinilai oleh para pedagang sangat over acting. "Seharusnya sebagai moderator Pak Camat tugasnya cukup mengatur arus pembicaraan untuk menemukan titik temu yang baik. Tapi justru dia seperti pemilik lahan yang meminta orang-orang yang menempati lahannya segera membongkar bangunannya," kata seorang pedagang dengan nad kesal.
Ditambahkan, sejatinya dia sebagai camat tidak bertutur arogan. Apalagi para pedagang di hadapannya adalah warga Gresik yang butuh pengayoman dan perlindungan. "Dia itu camatnya BBWS apa camatnya warga Gresik?," timpal pedagang lain.
Ketua PWBS Sudarto menyampaikan kekecewaannya pada kedua pejabat di Gresik. "Kami datang ke acara sosialiasi tujuannya untuk mendapatkan solusi pemanfaatan lahan sepanjang sepadan waduk. Tapi ternyata kami dihadirkan hanya sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan atas penggusuran bangunan para pedagang," ungkapnya kesal, Kamis (13/6).
Baca juga: Belajar Kelola Sampah, Murid SD Almadany Kunjungi TPA Ngipik
Menurut Sudarto, pada pertemuan di Aula Kebomas itu pihaknya tidak banyak diberi kesempatan untuk berbicara. Padahal seharusnya ada dialog untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. "Masak tiba-tiba para pedagang diminta untuk membongkar lapak-lapaknya dalam waktu sebulan tanpa ada pembicaraan mereka mau direlokasi kemana atau mau diberi kompensasi apa. Jadi benar-benar memperlakukan para pedagang tidak manusiawi," cetus Sudarto.
Untuk menyikapi tindakan penguasa yang sewenang-wenang itu pengurus PWBS akan menindaklanjuti dengan berbagai cara. Cara pertama yang akan mereka lakukan adalah wadul kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan para wakil rakyat di parlemen.
"Bagaimanapun kami harus meminta perlindungan dan pengayoman kepada Pak Bupati. Kami akan segera berkirim surat kepada beliau agar kami bisa langsung menyampaikan keluhan dan meminta jalan keluar yang baik. Kami tidak menolak proyek revitalisasi waduk Bunder, tapi juga tolong perhatikan nasib para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup keluarganya di situ," tutup Sudarto. grs
Editor : Moch Ilham