SURABAYAPAGI.com, Madiun - Mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi milik warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur membuat Pemerintah Daerah gencar melakukan vaksinasi, khususnya untuk sapi yang belum terdampak wabah tersebut.
Namun, program vaksinasi PMK justru banyak yang ditolak oleh para peternak sapi setempat. Pasalnya, para peternak khawatir setelah di vaksin justru ternak sapi milik mereka jatuh sakit.
Baca juga: Progres Sekolah Rakyat Madiun Capai 18 Persen, Wamen PU Dorong Percepatan demi Target Juli
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menanggapi penolakan tersebut. Menurutnya, dosis vaksin PMK sebenarnya diberikan kepada sapi yang sehat. Setelah divaksin, sapi akan memiliki kekebalan terhadap virus PMK.
“Mereka takut, sapi tidak apa-apa kok malah vaksin nanti malah sakit,” jelasnya, Rabu (05/02/2025).
Oleh karenanya, untuk mengurangi penolakan vaksin PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada kelompok peternak.
Baca juga: Bupati Madiun Tekankan Skala Prioritas dan Penurunan Kemiskinan
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada peternak yang menolak, jumlahnya tidak signifikan. “Paling hanya satu dua saja yang menolak (sapinya di vaksin PMK). Alasannya mereka takut karena sapi yang divaksin adalah sapi sakit,” ujarnya.
Diketahui, saat ini, vaksinasi PMK pada ternak telah mencapai 65 persen dari total 3.525 dosis yang diterima. “Kasus PMK sudah melandai karena sudah terkontrol. Terakhir tinggal 15 ekor dalam pemantauan,” ujarnya.
Baca juga: 120 Ribu Warga Miskin di Kabupaten Madiun Terima Bantuan Beras Jelang Lebaran
Sebagai langkah lanjutan untuk melindungi hewan ternak dari PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun akan menerima bantuan 10.000 dosis vaksin PMK dari Pemprov Jawa Timur. Vaksin ini akan disuntikkan kepada sapi, kambing, dan babi.
"Untuk itu, kami menghimbau peternak untuk koordinatif dengan petugas menyiapkan ternaknya untuk divaksin karena terkadang ada peternak yang tidak membolehkan ternaknya divaksin,” tutup Paryoto. md-01/dsy
Editor : Desy Ayu